Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
KPK pasca OTT 10 tersangka ‘pengkhianatan jabatan’ suap ijin Meikarta, akhirnya siap tahan Bupati Neneng
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. @foto:istimewa
HEADLINE

KPK pasca OTT 10 tersangka ‘pengkhianatan jabatan’ suap ijin Meikarta, akhirnya siap tahan Bupati Neneng 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (NHY) yang merupakan kader Golkar, resmi sebagai tersangka dalam kasus suap perijinan proyek raksasa kota baru Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi.

Penetapan Bupati periode 2017-2022, Neneng ini hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap
para tersangka dugaan kasus suap “pengkhianatan” amanah jabatan terkait perizinan proyek raksasa yang ditangani
Lipo Group pada Minggu (14/10/2018).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam konferensi persnya Senin malam (15/10/2018) di gedung KPK, Kuningan,
Jakarta Selatan, menyebutkan selain Bupati Neneng, KPK juga menetapkan 9 tersangka lainnya. Malam ini, KPK
menjemput Neneng atas sangkaan pasal berlapis UU Tipikor.

Wakil Ketua KPK ini menyesalkan tindakan tak terpuji yang dilakukan pejabat negara yang “mengkhianati” hati rakyatnya dengan menerima janji dan hadiah dari pihak Pengembang Meikarta untuk bisa memuluskan pembangunan mega proyek di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Laode M Syarif juga menyebutkan, tindakan dugaan korupsi ini bukan sekali ini saja dilakukan. Namun sejak April, Mei dan Juni 2018 transaksi suap menyuap berlangsung mencapai nilai Rp7 miliar.

Selain Neneng, ada tiga kepala dinas yang dan seorang kepala bagian terjerat sebagai pihak penerima suap. Mereka antara lain, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Sahat MBJ Najor, Kepala Dinas pala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PMPPT) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

“Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,” kata Laode.

Baca Juga:  Fuad Amin meninggal dunia di RSUD dr Soetomo Surabaya

Laode menyebut, Bupati Bekasi dan kawan-kawan itu menerima duit dari pengusaha terkait pengurusan perizinan
pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, Juni 2018. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, juga menjadi tersangka pemberi suap,” ungkap Laode. Pemberian suap ini dari total yang dijanjikan Rp13 miliar.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan 9 orang sebagai tersangka,” tegas Laode M Syarif.

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan OTT terhadap 10 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta dari
pengembang Meikarta pada Minggu (14/10/2018). Penetapan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamanan di KPK selama 24 jam itu terkait dugaan tindak pidanan korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Bagi mereka yang belum dikenakan tersangka diharapkan untuk bisa bertindak kooperatif dengan KPK, dan malam ini akan segera dilakukan penjemputan terhadap NHY,” jelasnya.

Tersangka diduga pemberi suap selain Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), ada juga Taryadi (konsultan
Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. @sofie