Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Aktivis mahasiswa tasyakuran bakar ayam, sambut KPK tegakkan hukum kasus suap Meikarta
Aktivis mahasiswa Kabupaten Bekasi mengadakan tasyakuran "bakar ayam" di depan kantor Pemkab Bekasi, menyambut penegakakan hukum tanpa pandang bulu KPK membongkar skandal Meikarta, dan menahan Bupati Neneng dan Direktur Operasional Lippo Group. @foto:sofie
HEADLINE

Aktivis mahasiswa tasyakuran bakar ayam, sambut KPK tegakkan hukum kasus suap Meikarta 

LENSAINDONESIA.COM: Puluhan aktivis mahasiswa di Kabupaten Bekasi mengapresiasi kesungguhan penegakan hukum lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanpa “pandang bulu” membongkar dugaan kesewenang-wenangan Lippo Group dalam membangun proyek raksasa kota baru Meikarta dengan ‘menabrak’ aturan hukum perijinan dengan menyuap Bupati Bekasi dan sejumlah elit pejabat di Kabupaten Bekasi.

Puluhan aktivis mahasiswa itu menyambut dengan suka cita dengan melakukan aksi tasyakuran, mendukung penegakan hukum dilakukan KPK itu, di depan Kantor Pemkab Bekasi di Komplek Pemda Kawasan Delta Mas, Cikarang Pusat, Selasa (16/10/2018).

”(Aksi) ini sebagai salah satu bentuk rasa bersyukur kami. Karena hari ini, KPK sendiri sudah melakukan kerja yang sangat bagus. Kerja keras yang dari mulai akhir tahun hingga sekarang membuahkan hasil yang bagus,” kata koordinator aksi dari BEM STT Pelita Bangsa, Jaelani, saat melakukan aksi, Selasa (16/10).

Para aktivis mahasiswa ini memuji tindakan tegas KPK menangkap dan menahan Bupati Neneng Hassanah Yasin bersama tiga kepala dinas dan kepala bagian yang terlibat kasus suap sejumlah perijinan megaproyek Meikarta. Termasuk pula, ketegasan menahan elit perusahaan raksasa di Lippo Group, Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Billy Sindoro dan dua konsultan dari Lippo Group. Mereka ini diduga memberikan uang suap kepada Bupati Neneng dan kawan-kawan.

Ungkapan suka cita tasyakuran para aktivis itu ditandai dengan melakukan bakar-bakar ayam dan ikan.

Para aktivis mahasiswa menilai, sangat tepat KPK membongkar dugaan tindakan “pengkhianatan jabatan” yang dilakukan
Bupati Neneng dan bawahannya demi memperkaya diri, tega mengorbankan kepentingan negara. Jaelani mengungkapkan,
apalagi Bupati Neneng selama menjabat seakan tidak memprioritaskan nasib masyarakat Kabupaten Bekasi.

Menurut Jaelani, selama Neneng menjabat bupati memasuki periode kedua, hanya mengumbar janji kepada masyarakat
Bekasi. Faktanya, masih banyak pekerjaan rumah khususnya terkait meningkatkan perekonomian masyarakat yang belum dikerjakan.

Baca Juga:  Hanif Dhakiri jadi Plt Menpora

“Selama ini, Bupati hanya pencitraan saja. Di perbatasan Kabupaten Bekasi contohnya, Cibarusah masih ada sekolah
roboh. Bahkan, fasilitas sarana untuk melakukan belajar mengajar tidak layak. Belum lagi kekeringan di mana-mana.
Padahal, selama ini gembar gembor (ingin) menyejahterakan rakyat,” ungkapnya, prihatin.

Alasan lebih jauh kenapa para aktivis mahasiswa harus tasyakuran, kata Jaelani, karena selama ini aktivis mahasiswa di Kabupaten Bekasi sering melakukan aksi demo mengritisi Bupati Neneng, tapi bupati ini bergeming dan bertahan dengan sikap arogansinya. Mencolok lagi, nasib guru honorer di Kabupaten Bekasi pun sampai saat ini hanya diberi harapan.

Ditahannya Bupati Neneng oleh KPK, Jaelani berharap para pemangku jabatan di Kabupaten Bekasi tetap bisa bekerja sebagaimana mestinya. “Jangan sampai OTT oleh KPK ini berdampak pada penyerapan anggaran pembangunan dan pelayanan,” harapnya.

Diketahui, KPK menetapkan Neneng dan empat pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai tersangka dugaan suap
terkait perizinan proyek Meikarta. KPK mengendus bukti Bupati Neneng dan bawahannya menerima suap secara bertahap
Rp7 miliar.

KPK menyatakan pemberian suap itu realisasi dari total komitmen fee senilai Rp13 miliar terkait perjinan pembangunan tahap pertama seluas 84,6 hektar dari total pembangunan proyek properti raksasa seluas 774 hektar.
Rencananya megaproyek itu dibangun dalam tiga tahap. @sofie