LENSAINDONESIA.COM: Keterlambatan gaji honorer GTK Kota Bekasi hampir 3 bulan terakhir ini membuat keprihatinan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Chairoman Djuwono Putro. Walikota pun diminta unruk segera membayar gaji guru honorer lantaran khawatirkan dapat menurunkan kinerja GTK.

“Untuk itu DPRD meminta Walikota untuk sesegera mungkin menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji GTK yang tertunda pembayarannya,” jelasnya, Bekasi, Kamis (18/10/2018).

Chairoman yang juga dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melanjutkan, pada prinsipnya, keterlambatan gaji GTK seharusnya tidak perlu terjadi dan bahkan selama pembahasan RAPBD 2018 Perubahan TAPD tidak pernah menyampaikan bahwa kondisi neraca anggaran berjalan berada dalam kondisi kritis.

“Sekalipun berbeda dengan perkiraan DPRD yang memandang kondisi keuangan daerah perlu kehati-hatian ekstra akibat adanya potensi defisit anggaran. Untuk itu DPRD meminta eksekutif dapat transparan menyampaikan kondisi sesungguhnya neraca keuangan daerah saat ini,” imbuhnya.

Namun hingga hari ini, kata Chairoman, DPRD belum pernah mendapatkan laporan kondisi neraca berjalan keuangan daerah dalam kondisi kritis, sebagaimana yang disampaikan oleh Walikota. Bahkan dalam APBD 2018 Perubahan PAD dari Pajak daerah & retribusi daerah hanya terkoreksi 22 milyar, menurun tidak signifikan,” tukasnya.

Meskipun Walikota Bekasi tak mau menyebut terus terang adanya defisit anggaran yang hanya memakai kata turbulensi. Akhirnya Rahmat Effendi pun mengakui jika keuangan Pemkot Bekasi dalam kondisi memprihatinkan.

Untuk itu Chairoman menegaskan bahwa defisit harus dikelola, dibahas secara mendalam sehingga ada transparansi. Namun masyarakat perlu memahami, dalam rangka mendorong partisipasi dan pengawasan publik terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran (APBD) sebagai bagian dari demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Good Governance & Clean Government).

“Ayo, kita berani membenahi bersama-sama pemerintahan ini, buka ruang seluas-luasnya kepada setiap unsur & kekuatan positif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pembangunan, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelayananan publik, maupun kebijakan anggarannya,” terang Chairuman.

Ia pun menyatakan, masyarakat perlu pencerahan dan dicerdaskan dengan memberikan informasi dan dorongan moral yang terus memperkuat peran dan posisi mereka dalam pembangunan kota yang tercinta ini.

Sebelumnya diberitakan 3800 Guru Tenaga Kerja (GTK) alias guru honorer yang digaji Pemkot Bekasi sangat resah karena keterlambatan pencairan gaji. Pihak Pemkot Bekasi belum mencairkan hak mereka dari bulan Agustus, September dan Oktober.

Atas keterlambatan ini, Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi, Firmansyah mengaku sangat kecewa dengan Pemkot yang dinilainya tidak transparan dan konsisten memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

Firmansyah tak bisa menerima alasan Pemkot Bekasi yang melakukan pergeseran anggaran sebab sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, menyatakan bahwa pencairan gaji GTK tinggal menunggu rapat pleno DPRD Kota Bekasi.

“Waktu itu kita diminta menunggu sampai rapat pleno dari DPRD. Setelah rapat pleno sudah dilaksanakan sampai sekarang gaji kita juga belum cair. Inilah yang kita anggap tidak transparan dan konsisten,” ungkap Firmansyah.@sofie