Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Penambangan pasir besar-besaran PT ZB rusak ekosistem Cibayawak, ternyata tidak berizin
Ekosistem Cibawayak hancur-hancuran oleh ulah pengusaha pilih kasih upeti oknum-oknum ketimbang mengikuti peraturan negara dan memenuhi kewajiban pajak dan biaya lain-lain. @foto:rony
HEADLINE

Penambangan pasir besar-besaran PT ZB rusak ekosistem Cibayawak, ternyata tidak berizin 

LENSAINDONESIA.COM: Perusahaan penambang pasir, PT ZB yang tiap hari mengerahkan puluhan truk dan colt diesel
hingga berdampak rusaknya ekosistem di Desa Benteng, Kampung Cibayawak, Kecamatan Campaka, PurwakartaKecamatan Cempaka – Purwakarta, ternyata terungkap tidak mengantongi izin resmi penambangan.

Lantaran kegiatan penambangan ini benar-benar liar, karena itu dikhawatirkan dapat mengundang penilaian adanya
sikap tidak terpuji jika aparat tetap membiarkan dan melindungi kegiatan ilegal ini.

Humas di Dinas ESDM Jabar, Andi menergaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kegiatan eksplorasi
galian C di lahan seluas satu hektar di Desa Benteng, Kampung Cibayawak, Kecamatan Campaka, Purwakarta. Jika secara teknis tidak ada rekomendasi dari instansinya, kata Andi, praktis surat izin operasional dari pihak DPMPTSP (Bagian Perizinan dan Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak akan pernah dikeluarkan.

“Dalam SOP, rekomendasi itu dikeluarkan di UPTD ESDM Purwakarta,” jelasnya. Tentunya, setelah melakukan kajian secara teknis di lapangan bisa tidaknya obyek lahan bisa dilakukan eksplorasi.

Terpisah, staff bagian Perizinan dan Rekomendasi DPMPTS Provinsi Jabar saat ditemui LensaIndonesia.com, membenarkan
bahwa surat izin operasional galian untuk PT ZB sampai saat ini memang belum dikeluarkan. Pengajuannya sejak 10
September 2018.

Walau begitu, kata dia, tidak bisa dijamin izin operasional PT ZB bisa keluar. “Karena semua persyaratannya harus sesuai dengan kajian teknik lingkungan, dan harus lengkap,” katanya.

Itu pun belum cukup. “Masih harus mendapat rekomendasi dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar,” jelasnya saat ditemui di Bandung. @rony

Baca Juga:  Halal Institute: Transisi jaminan produk halal harus dikawal dengan baik dan tulus