LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Direktur Utama BPJS Kesehatan terkait defisit BPJS. Saat
membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Presiden mengigatkan persoalan utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit seharusnya diselesaikan di tingkat Direksi BPJS dan tak perlu sampai ke meja presiden.

Pernyataan Presiden ini, kontan mengundang polemik, dan bahkan ‘digoreng’ lawan-lawan polemik menghadapi Pilpres 2019.

Anggota DPR dari Komisi IX yang juga membidangi kesehatan, Okky Asokawati menanggapi pernyataan Presiden Jokowi itu, menyiratkan menyayangkan pihak-pihak yang menuding Presiden Jokowi tidak peduli persoalan yang diahadapi BPJS.

“Tidak tepat juga bila ada tudingan Presiden tidak peduli atas persoalan yang terjadi di BPJS Kesehatan. Presiden
dengan kewenangan yang dimilikinya menerbitkan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Politik hukum Perpres
tersebut jelas dan terang tentang instrumen negara yang memiliki keberpihkan atas persoalan kesehatan warga negara, ” tegas Okky, yang menghadapi Pemilu 2019, menjadi politisi Nasdem, Jumat (19/10/2018).

Okky mengaku memahami pernyataan Presiden terkait problem BPJS dalam mengelola manajemen mengalami defsit. “Saya dapat memahami pernyataan Presiden tentang persoalan yang terjadi di BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut sebagai dorongan Presiden agar manajemen BPJS Kesehatan dapat melakukan pembenahan dan perbaikan sistem di internal,” tegas Okky, dalam keterangan pers yang diterima LensaIndonesia.com, Jumat (19/10/2018).

Dalam ketentuan baru, Okky menerangkan, menunjukkan keberpihakan negara terhadap kesehatan warga negara seperti
norma tentang kewajiban Pemda (Pemerinah Daerah) untuk mendukung Jaminan Kesehatan, baik melalui peningkatan pencapaian kepesertaan, kepatuhan pembayaran iuran, peningkatan pelayanan kesehatan.

“Termasuk soal kontribusi pajak rokok yang menjadi bagian hak Pemkab/Pemprov sebagaimana tertuang di Pasal 99 ayat (6) Perpres 82/2018 dengan pemotongan 75% dari realisasi 50% penerimaan pajak yang menjadi hak Pemkab/Pemprov. Atas dasar Perpres ini pula, Pemerintah menambal kekurangan dana BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Persoalan yang terjadi di BPJS Kesehatan ini, lanjut Okky, sebenarnya telah terprediksi sejak program ini muncul, yakni tentang jebolnya anggaran yang dipicu penghitungan akuaria (harga keekonomian iuran JKN-KIS) tak berbanding lurus dengan pengeluaran.

“Padahal, menurut DJSN untuk kelas di kisaran angka 35 ribu – 40 ribu, sedangkan peserta hanya membayar iuran 25 ribu. Situasi ini dapat dijadikan materi edukasi ke publik,” demikian Okky mengakhiri. @licom_09