LENSAINDONESIA.COM: Sidang kasus dugaan suap proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Riau-1 dengan terdakwa
owner PT Blackgold Natural Resource, Johannes Budisutrisno Kotjo, kembali disidangkan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Jaksa Tipikor menghardirkan empat orang saksi untuk menguatkan dakwaan Johannes B Kotjo menyuap Eni Saragih (kini mantan Anggota DPR) dan Idrus Marham (kini mantan Menteri Sosial) dengan senilai Rp4,7 miliar.terkait memuluskan proyek PLTU Riau-1 yang dikerjakan PT Blackgold Natural Resource.

Keempat saksi yang disumpah itu, tiga diantaranya merupakan direksi anak perusahaan PT PLN (Persero) yang dalam BAP
(Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan KPK, terungkap ketiganya termasuk sebagai saksi pelaksana kebijakan PLN untuk proyek PLTU Riau-1 yang pengerjaannya oleh PLN diberikan kepada PT Blackgold Natural Resource atas kesepakatan
antara Setya Novanto dengan Dirut PT PLN (persero) Sofyan Basir.

Ketiga direksi itu, antara lain Direktur Operasional PT Pambangunan Jawa Bali Investasi (PJBI) ‎Dwi Hartono, Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali Investasi (PJBI) Iwan Agung Firstantara, dan saksi Suwarno sebagai Plt Dirut PT PLN Batubara (PLNBB) Suwarno yang juga Kepala Divisi Pengembangan Regional Sulawesi (PT PLN).

Saksi lainnya adalah ‎AM Rudi Herlambang‎, Direktur Utama PT Samantaka Batubara yang merupakan perusahaan swasta yang ditunjuk menjadi pemasok batu bara untuk kebutuhan PLTU Riau-1. PT Samantaka Batubara masih dalam naungan PT Blackgold Natural Resource, dan bermitra dengan PT PLN Batubara dalam mengelola batubara untuk memasok bahan bakar kebutuhan PLTU Riau-1.

‎Keempat saksi ini setelah disumpah, didepan majelis hakim Pengadilan Tipikor, masing-masing dicecar pertanyaan Jaksa Tipikor seputar kesaksiannya tentang kebijakan PT PLN mengadakan proyek PLTU Riau-1 hingga pelaksanaannya jatuh ke tangan PT Blackgold Natural Resouce.

Dalam persidangan, saksi-saksi dari direksi PJBI maupun direksi PLNBB serta Dirut PT Samantaka, diantaranya ada yang mengakui pernah bertemu dengan terdakwa Johannes Kotjo, dan Eni Saragih, termasuk Direktur Utama PT PLN dan Direktur Strategi 2 PT PLN Sepangkat Iwan Santoso.

Bahkan, salah seorang saksi saat dicecar jaksa, juga menguraikan pertemuannya dengan terdakwa lima kali. Namun, dalam pertemuan-pertemuan itu hanya membicarakan masalah teknis pelaksanaan proyek PLTU Riau-1.

“Waktu itu (pertemuan keempat) ada Bu Eni, dan Bu Eni bilang segera selesaikan karena tahun depan harus dimulai,”
kata saksi Rudi Herlambang, menceritakan pertemuannya dengan terdakwa awal Desember. Saat itu, selain ada terdakwa
dan Eni Saragih, juga ada Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso.

Selanjutnya, dia mengakui pertemuan kelima dengan terdakwa berlangsung 15 April 2018. “Saat itu, juga ada Pak Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso,” katanya tentang pertemuan di kantor Dirut PLN Sofyan Basir.

Saksi Direksi PT PBJB mengaku ikut melakukan pertemuan dengan terdakwa yang saat itu ada Sofyan Basir, Iwan Supangkat Santoso dan Eni Saragih, dirinya diperkenalkan bahwa Eni Saragih sebagai dari Komisi 7 di DPR RI.

“PT PJBI ditugasi, kemudian kita cari tambangnya, pada saat itu kita tahu Samtaka (PT Samtaka Batubara) tambang
terbaik,” kata saksi menceritakan kenapa PT Samtaka Batubara, perusahaan dibawa naungan terdakwa selaku pemilik saham Belckgold yang mengerjakan PLTU Riau-1, dipilih sebagai perusahaan pemasok batubara ke PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini, Johannes B Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999
sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
@barly/licom_09