Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Bandingkan Ahok dan Anies, Walikota Bekasi geram dana sampah Bantargebang Rp2 T tak dicairkan
Gunung sampah dari DKI Jakarta di TPST Bantargebang Kota Bekasi, selalu mengundang masalah. @foto:dok. mediaindonesia
HEADLINE

Bandingkan Ahok dan Anies, Walikota Bekasi geram dana sampah Bantargebang Rp2 T tak dicairkan 

LENSAINDONESIA.COM: Bagai pepatah “Ada udang dibalik batu”, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi meradang kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyebabnya, Kota Bekasi tahun ini tak mendapatkan dana hibah kemitraan sesuai kesepakatan seperti ketika era Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rahmat menilai komunikasi dengan Anies Baswedan sulit dilakukan untuk membicarakan kelanjutan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan TPST (Tempat Pembuangan Sampat Terpadu) Bantargebang di Kota Bekasi oleh Pementeriahan Provinsi DKI Jakarta. Lantas, Rahmat membandingkan dengan profesionalismes ketika Gubernur DKI Jakarta dijabat Jokowi dan Ahok.

“Seharusnya Gubernur ngundang kita ke sana seperti zaman Pak Ahok (dan Jokowi),” kata Rahmat di Bekasi, Sabtu lalu (20/10/2018).

Kini, Rahmat mengaku enggan lagi membahas perjanjian kerjasama, sekalipun diundang Anies Baswedan ke Balai Kota DKI Jakarta. “Gubernur yang harus lihat ke Bantargebang, nanti saya yang mengantar,” kata Rahmat.

Rahmat menganggap bahwa sebetulnya kompensasi dari keberadaan TPST Bantargebang tak sebanding dengan kondisi yang diterima Kota Bekasi.

“Bukan persoalan uang Rp2 triliun, mau Rp5 triliun juga, DKI punya dampak yang luar biasa terhadap Kota Bekasi. Tidak seimbang terhadap apa yang diberikan kepada warga Kota Bekasi, hanya kan ada caranya,” ujar Rahmat.

Karena itu, menurut Rahmat, dibuatkan bentuk perjanjian kerja sama selepas take over pengelolaan
TPST Bantargebang dari PT. Godang Tua Jaya kepada Dinas Lingkungan Hidup DKI secara swakelola.

Hasilnya, Kota Bekasi setiap tahun mendapatkan kucuran dana hibah kemitraan, di luar dana hibah kompensasi yang menjadi belanja wajib DKI. Misanya tahun 2017, Kota Bekasi mendapatkan alokasi dana kemitraan mencapai Rp 250 miliar untuk pembangunan jembatan Jatiwaringin, fly over Rawapanjang dan Cipendawa.

Dana hibah kemitraan ini, Rahmat menilai sudah terhenti. Ada pun hibah dari DKI Rp194 miliar yang
dikucurkan pada Mei lalu merupakan dana hibah kompensasi. Itu pun ada sebagian yang dikirimkan dari usulan tahun 2016 lalu yang tak diakomodir pada 2017.

“Saya kira kalau tidak ada keputusan, akan berlanjut (penghentian truk), jangan dihentikan ditutup juga bisa,” kata Pepen, sapaan akrab Walikota Bekasi ini. @sofie