Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Dalih proses IMB berliku, Lippo dan Bupati Neneng  diduga “khianati” negara Rp13 Miliar
Pembangunan megaproyek kota baru Meikarfta-nya Lippo Group. @foto:dok.ist
HEADLINE

Dalih proses IMB berliku, Lippo dan Bupati Neneng diduga “khianati” negara Rp13 Miliar 

LENSAINDONESIA.COM: Banyaknya izin yang harus diurus dan lamanya proses pengerjaan perizinan yang “berliku” sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk megaproyek kota baru Meikarta, dianggap jadi kendala keleluasaan target manajemen megaproyek Meikarta.

Alasan itu, Meikarta melakukan jalan pintas untuk mempercepat terealisasinya pembangunan tahap pertama seluasa 84 hektar dari rencana membangun di aera seluas lebih 500 hektar.

Sudah jadi rahasia umum, proses urusan IMB yang yang berliku, pihak pemilik proyek juga masih
mengeluarkan upeti-upeti agar tidak berbelit-belit.

Konsep perubahan mindset kota baru di kawasan elit Kabupaten Bekasi, rencananya menyediakan berbagai fasilitas modern, dan kemudahan segala akses bagi penghuninya. Tentu, ini perlu berbagai macam perizinan yang ketat dan butuh waktu yang tidak singkat.

Dalih itulah yang membuat adanya tindakan jalan pintas praktik gratifikasi sebagai altenatif “murah asik”, juga “mudah meria” bagi pengusaha properti dan aparatur pemerintah. Selain untuk persingkat lika-liku alur perizinan, sekaligus kompromi jika aturan pemerintah yang ada tidak sesuai konsep perusahaan. Praktis, ini jadi alternatif “bisnis” saling menguntungkan antara pengusaha dan pihak aparatur pemerintah.

Modus suap menyuap “mengkhianati” negara ini, akhirnya dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
setelah memeriksa 9 tersangka. KPK menduga pihak Meikarta menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat dinas Kabupaten Bekasi, demi mempercepat terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) dalam proyek Meikarta.

“KPK menduga suap diberikan untuk rangkaian proses perizinan yang akan berakhir pada IMB untuk Meikarta,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, dilansir tempo.com, belum lama ini (17/10/2018).

Juru bicara KPK mengakui, pihaknya tengah mendata perizinan apa saja yang perlu didapatkan Meikarta sebelum memperoleh IMB. Terkait tujuan Meikarta ini, KPK menduga Neneng dan empat pejabat di pemerintah Kabupaten Bekasi menerima komitmen fee Rp 13 miliar.

Baca Juga:  PDIP rekom Kusnadi jadi ketua DPRD Jatim periode 2019-2024

Keterlibatan sejumlah dinas jajaran Pemkab Bekasi, lantaran megaproyek Meikarta cukup kompleks, yakni rencana membangun sejumlah apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga, dibutuhkan banyak perizinan.

“Karena sebelum IMB diterbitkan harusnya beberapa izin diselesaikan dulu,” jelas Febri karena sebuah IMB baru bisa diterbitkan setelah menempuh banyak perizinan sebelumnya.

Pejabat dinas yang diduga menerima uang “pengkhianatan” negara itu adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

KPK mengendus bukti dugaan uang suap itu diberikan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, figur aktifis ’98 yang juga mantan Calon Walikota Surabaya. Selain itu, juga tersangka pegawai Lippo Group, Henry Jasmen. @sofie