Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
KPK akan periksa bigboss Meikarta James Riady, setelah lakukan penggeledahan kediamannya
Big Boss megaproyek kota baru Meikarta, James Riady akan dimintai keterangan KPK. @foto:dok.ist
HEADLINE

KPK akan periksa bigboss Meikarta James Riady, setelah lakukan penggeledahan kediamannya 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus dugaan suap megaproyek kota baru Meikarta, menggeledah rumah kediaman CEO Lippo Group, yang konglomerat James Riady. Setelah melakukan penelisikan, KPK ternyata tidak menemukan bukti yang mengarah keterlibatan James Riady terkait komitmen fee sua Rp13 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Cs.

Praktis, fakta hukum untuk sementara yang dikumpulkan KPK terkait dugaan tindakan manajemen Meikarta menyuap Bupati Neneng Cs hingga Minggu (21/10/2018), khusus tersangka dari Lippo masih tetap empat orang. Yaitu, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, yang mantan Calon Walikota Surabaya, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

KPK menggeledah rumah bigboss Meikarta James Riady, menurut Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, karena adanya informasi yang didapat KPK menyebut-nyebut James Riady. Namun, hasil penggeledahan KPK tidak menemukan bukti yang ada kaitannya dengan kasus suap Meikarta, yang merupakan satu anak perusahaan Group Lippo milik James Riady.

“Saya sudah pastikan dan konfirmasi ke timnya (penyidik KPK). Memang, kami membuat berita acara penggeledahan dan tidak ditemukan benda-benda yang terkait perkara di rumah James Riady tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat lalu (19/10/2018).

Walau demikian, Febri menerangkan, James Riady juga bakal diperiksa untuk diminta keterangan soal pengetahuannya terkait perkara dugaan suap megaproyek Meikarta ini.

“Seperti yang saya sampaikan, kami perlu lakukan penggeledahan, selain karena diduga ada alat bukti di lokasi tersebut, karena KPK sudah mendapatkan informasi dan nanti perlu dikonfirmasi dalam proses pemeriksaan saksi tentang keterkaitan yang bersangkutan dalam perkara ini. Kami akan konfirmasi salah satunya tentu terkait apakah ada pertemuan-pertemuan atau pembicraan-pembicaraan dengan pihak-pihak lain,” papar Febri.

Baca Juga:  Tanggulangi negatif internet, Kominfo gelar Siberkreasi Netizen Fair 2019

Dalam kasus ini, KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi. Dari berbagai penggeledahan itu disita sejumlah dokumen, uang, hingga barang bukti elektronik. “Pencarian alat bukti akan terus dilakukan,” ujarnya.

Kini, KPK masih menahan 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Tersangka lainnya, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryadi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari komitmen fee pembangunan megaproyek Meikarta fase pertama seluas 82 hektar yang bernilai total Rp 13 miliar. @sofie