LENSAINDONESIA.COM: Sepanjang pekan ini, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengadakan Muktamar IDI Ke-30 di Samarinda Convention Hall, Kalimantan Timur.

Muktamar IDI merupakan musyawarah nasional dokter Indonesia yang digelar setiap tiga tahun. Muktamar ini salah satunya untuk menentukan kebijakan strategis nasional.

Tema Muktamar IDI Ke-30 tahun 2018 ini, adalah “Transformasi Sistem Pelayanan Kesehatan dan Sistem Pendidikan Kedokteran yang Komprehensif dan Multisektoral menuju Indonesia Sehat.

Muktamar IDI sekaligus merayakan Hari Dokter Nasional ke-68 yang diperingati tiap tanggal 24 Oktober.

Ketua Umum PB IDI, Prof dr Ilham Oetama Marsis, SpOG(K) mengatakan, bahwa perbaikan kualitas SDM Indonesia, khususnya kualitas dokter menjadi salah satu perhatian utama dan terus diupayakan melalui advokasi pendidikan kedokteran dan program Continuing Professional Development (CPD).

Menurutnya, kualitas pendidikan lebih 80 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia menjadi perhatian serius. Output dari pendidikan kedokteran seharusnya dapat mengangkat ketertinggalan Indonesia dalam persaingan dengan negara lain.

Selain itu, pendidikan kedokteran masih menjadi pendidikan yang sulit dijangkau masyarakat tidak mampu. Oleh sebab
tingginya biaya pendidikan di fakultas kedokteran.

“Penguasaan teknologi kesehatan belum memperlihatkan kemampuan daya saing kita dengan negara lain. Gap teknologi
kesehatan sangat terlihat jika Indonesia disandingkan dengan negara lain. Bahkan untuk di tingkat ASEAN, Indonesia masih berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand,” kata Ilham Oetama Maris dalam sambutan
pembukaan Muktamar, yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

“IDI mendorong agar pemanfaatan teknologi, serta pengembangan teknologi kedokteran harus mulai diperkenalkan sejak
pendidikan Basic Medical Education (BME). Tantangan revolusi industri 4.0 yang berdampak luas terutama pada sektor
Kesehatan harus dihadapi dengan meningkatkan kemampuan SDM kesehatan kita dalam teknologi dan informasi,” tambahnya.

Muktamar IDI ini dibuka Presiden RI Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden mengajak para dokter dan insan kesehatan untuk dapat mengikuti perubahan global demi pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa peringatan Hari Dokter Nasional tidak terlepas dengan perjuangan para dokter Tanah Air di bidangnya selama masa penjajahan.

“Sejarah membuktikan bahwa banyak pejuang kemerdekaan yang berlatar belakang dokter. Coba kita ingat Dr. Soetomo tokoh pendiri Budi Utomo, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo tokoh tiga serangkai pendiri Indische Party, dr. Wahidin Soedirohoesodo yang memperjuangkan pemuda-pemuda pribumi untuk menempuh pendidikan, serta dokter-dokter lainnya,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden juga mengharapkan dengan perkembangan teknologi serta informasi yang semakin pesat menuntut perubahan dan
menimbulkan disrupsi dalam banyak hal. “Rumah Sakit juga dapat mengikuti perubahan global, yakni Revolusi Industri
keempat yang memunculkan tantangan bagi banyak industri. Tidak terkecuali ranah kedokteran termasuk industri kesehatan dan manajemen rumah sakit.”

Selama menghadiri Muktamar IDI, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Turut pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kalimantan Timur Ir Isran Noor, dan seluruh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Rangkaian kegiatan Muktamar IDI ke-30 dimulai sejak 23 Oktober 2018 dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sidang ilmiah.

Muktamar IDI ke-30, kali ini dihadiri 1.576 peserta yang terdiri dari 885 utusan IDI Cabang, 256 peninjau IDI Cabang, 180 peninjau IDI Wilayah, 126 peninjau perhimpunan, 48 peninjau kolegium, dan 81 peninjau dari pengurus PB IDI.

Sedangkan jumlah IDI Cabang seluruh Indonesia saat ini sebanyak 441 IDI Cabang, 32 IDI Wilayah, 89 Perhimpunan, dan 37 Kolegium. Total seluruh anggota IDI saat ini sebanyak 157.003 yang terdiri dari 127.707 dokter 29.296 dokter spesialis.

Keberadaan IDI sebagai organisasi profesi yang berbadan hukum perkumpulan diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 10/PUU-XV/2017.

Keberadaan ini sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter telah sesuai dengan rekomendasi World Medical Association (WMA) yang menyarankan agar setiap negara memiliki satu National Medical Association (NMA). IDI sebagai satu-satunya NMA di Indonesia harus bersifat independen, sebagaimana bunyi Anggaran Dasar IDI dan resolusi WMA Counsil ke-189 pada tahun 2011 di Uruguay. @Rudi

Presiden Jokowi didampingi Ibu negara dan sejumlah Menteri menghadiri pembukaan Muktamar IDI di Samarinda. @foto:rudi