Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.  
Diluncurkan di Surabaya, Standar Manajemen untuk cegah korupsi sektor swasta
Standar manajemen untuk cegah korupsi sektor swasta dluncurkan di Surabaya. @foto:indomedia
HEADLINE

Diluncurkan di Surabaya, Standar Manajemen untuk cegah korupsi sektor swasta 

LENSAINDONESIA.COM: Terbongkarnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintah dan pihak swasta
membuktikan kejahatan yang merugikan negara ini sudah sistemik. Presiden Joko Widodo pun menegaskan dalam Pidato
Kenegaraan 73 tahun Kemerdekaan Indonesia, bahwa pemerintah akan memberikan prioritas yang tinggi pada upaya
pencegahan korupsi seperti halnya upaya penindakan.

“Maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintah dan pihak swasta membuktikan bahwa korupsi adalah kejahatan sistemik yang harus dilawan dengan memperkuat sistem tata kelola pemerintah dan sektor swasta,” kata Abraham Wirotomo Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) dilansir laman nawala KSP, Jumat (26/10/2018).

Abraham menyampaikan hal itu saat peluncuran pedoman SNI ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan yang
berlangsung di Surabaya, 26 Oktober 2018.

Menurut Abraham, penguatan pencegahan korupsi di sektor swasta adalah salah satu amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Segala capaian pembangunan di bidang infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, serta jaminan sosial dapat berjalan optimal jika anggaran program pembangunan tidak dikorupsi. Selain itu, proyeknya dikelola secara profesional, sehingga standar manajemen anti suap ini penting untuk diterapkan.

Saat peluncuran di Surabaya, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Profesor Bambang Prasetya, di dalam sambutannya, menyampaikan Pedoman Manajemen Anti Suap ini diinisiasi pertama kali oleh BSN dan KSP pada tahun 2017, dan dalam waktu yang relatif singkat sudah tersedia pedomannya dan sudah ada instansi yang yang disertifikasi, yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang secara resmi diserahkan di dalam acara peluncuran pedoman ini.

Baca Juga:  HUT ke-74 RI, Pemprov Jatim datangkan Via Vallen dan makanan gratis

Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, menegaskan bahwa tujuan SKK Migas menerapkan sistem manajemen anti suap agar bisnis di hulu migas ini lebih cepat dan efisien, sehingga perusahaan dapat keuntungan lebih besar dan cost recovery lebih cepat.

Amien menambahkan bahwa SKK Migas akan mendorong 244 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan 6000 vendor yang ada di
bawah koordinasinya untuk comply dengan sistem menajemen anti suap, sehingga untuk mencapainya membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Selain sektor swasta, manajemen anti suap ini juga dapat diterapkan di organisasi Pemda, khususnya Pemda yang ingin
membenahi sistem dan integritas proses bisnisnya. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap proses bisnis di internal birokrasi.

“Sehingga, terjadi transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari suap,” katanya. @licom_09