LENSAINDONESIA.COM: Di tengah nilai dolar AS naik, daerah kesulitan menyesuaikan sisa anggaran dalam
APBD-perubahan 2018, ternyata kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) yang diselenggarakan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Jawa Barat, selama sepekan di Lembang, Kabupaten Bandung, menyisahkan masalah.

Selama kegiatan Bimtek di Hotel “Takashimaya” kawasan Lembang pada 22 – 25 Oktober 2018 lalu, diduga jadi praktik modus “mark up” anggaran alias koropsi untuk menghabiskan sisa alokasi dana APBD 2018.

Sejumlah LSM dan awak media mengendus dugaan praktik mark up anggaran selama kegiatan itu. “Modus seperti ini tergolong rapi dan terkoordinir alias korupsi berjama’ah. Kerap luput dari pantauan berbagai pihak, padahal anggaran/dana yang digunakan untuk Bimtek itu notabene uang rakyat,” ujar Sekretaris LSM BASMI, Elvin Yosh.

Elvin menyontohkan ‘modus manipulasi’ kamar hotel untuk peserta yang sejatinya satu kamar ditempati dua orang, tapi dihuni 3 – 4 orang. Artinya, dari jumlah atau kapasitas kamar hotel sudah bisa dimanipulasi dengan asumsi biaya sewa kamar hotel selama kegiatan. “Belum lagi masalah menu dan konsumsi lainnya,” ungkap Elvin.

LSM BASMI (Barisan Semut Merah Indonesia) dan awak media berharap kejaksaan intens melakukan pemantauan modus-modus korupsi mark up anggaran belanja kegiatan-kegitan menjelang akhir tahun anggaran seperti ini.

Elvin Yosh mensinyalir bahwa kegiatan Bimtek tersebut rawan penyimpangan atau berpotensi korupsi, meski nilainya tidak sebesar proyek-proyek dibiayai APBD di Jawa Barat maupun APBN. Walau begitu, secara teknis kegiatan Bimtek sepenuhnya dikelolah pihak Balai Tikomdik. Kerawanan korupsi mark up anggaran
diduga kuat terjadi dalam pengaturan keuangan (belanja modal -red). Biaya akomodasi dan perlengkapan ATK, serta fasilitas kamar hotel bagi para peserta Bimtek.

“Semua urusan teknis itu sudah diatur dan ditentukan oleh penyelenggara,” ucap Elvin.

Kepala Balai Tikomdik Disdik Jabar, Endang saat dikonfirmasi mencuatnya dugaan mark up anggaran itu, dia dengan “enteng” mengatakan, bahwa untuk masalah Bimtek agar bertanya langsung kepada Ida yang bertanggungjawab PPTK, dan pihak hotel. “Tanya aja ke PPTK dan pihak hotel Takashimaya,” ucapnya singkat.

Terpisah, salah seorang pengusaha yang biasa menjadi penyedia jasa akomodasi, mengatakan, bahwa anggaran per peserta diasumsikan Rp 300 ribu per-orang sudah cukup. Faktanya, pihak penyelenggara tidak serta merta memproyeksikan ‘budget’ sebesar itu.

“Dalam laporan keuangan pada akhir kegiatan, anggaran tersebut diatur sedemikian rapi, sehingga biaya kegiatan menjadi pas,” ungkapnya, minta namanya tidak disebut. @rony