Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III menilai wewenang pemerintah di pelabuhan mulai dikebiri oleh kartel bongkar muat swasta. Sementara di pelabuhan-pelabuhan milik negara tersebut terdapat perpanjangan tangan pemerintah untuk melayani kegiatan bongkar muat demi kepentingan pengguna jasa logistik.

Sebab merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran), kepentingan negara dilindungi dengan ditunjuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) atau Pelindo I – IV sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di pelabuhan-pelabuhan milik negara.

“Kini sejumlah oknum pengusaha swasta tengah berupaya membuat kartel layanan bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan milik negara. Mengapa ‘kartel’? Sebab oknum-oknum tersebut berencana membatasi tersedianya layanan bongkar muat profesional dengan kompetisi bisnis yang sehat,” tutur Ketua Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III (SPPI III) Muhammad F. Malik dalam keterangan resmi yang diterima Lensaindonesia.com, Jumat (09/11/2018).

Ia menambahkan, ini sangat mengkhawatirkan, adanya kompetisi bisnis yang tak sehat ini berdampak biaya jasa bongkar muat meninggi.

“Efektivitas dan profesionalitas jasa yang disajikan juga tidak terjamin. Maka yang dirugikan para pengguna jasa logistik, mulai dari pemilik barang, perusahaan pelayaran, pengusaha angkutan barang, dan bahkan masyarakat sebagai konsumen akhir dari barang-barang konsumsi yang didistribusikan lewat pelabuhan,” tandas Malik.

Negara sebagai pengelola pelabuhan, lanjut Malik, sudah jelas telah mengatur proses bisnis di pelabuhan selama ini berjalan positif.

“UU Pelayaran dan instrumen regulasinya sudah jelas mengatur denan baik, yakni BUMN sebagai BUP menerima konsesi pengelolaan pelabuhan dan berkewajiban menyumbang pendapatan negara melalui pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus sebagai badan negara yang berinvestasi membangun dan mengoperasikan pelabuhan,” tegas Malik.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal SPPI III M. Adib Fadli juga memaparkan, proses bisnis di pelabuhan sudah berjalan lebih maju. Terbukti dari keberhasilan Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan logistik nasional untuk memperbaiki peringkat Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan Bank Dunia. Di tahun ini, Indonesia ada di posisi ke-46 atau naik 17 peringkat dari tahun 2016 yang masih di posisi ke-63. Untuk itu,, Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia yang menaungi pekerja Pelindo I – IV seluruh Indonesia melayangkan surat kepada Menteri Perhubungan terkait penolakan setiap siasat oknum yang akan melemahkan legitimasi BUP Pelindo.

“Banyak anak bangsa berkarya di Pelindo I, II, III, dan IV dari Medan hingga Sorong, menolak revisi PM Bongkar Muat dan regulasi lain untuk melemahkan negara. Untuk itum pemerintah sesegera melakukan audit atau inspeksi pada kualitas dan produktivitas layanan bongkar muat, mulai dari pelabuhan-pelabuhan utama. Jika selama ini comply (patuh) pada regulasi dan fokus bekerja sesuai instruksi Presiden, tentunya tak akan membuat ricuh di pelabuhan tentunya,” pungkas Adib Fadli.@Rel-Licom