LENSAINDONESIA.COM: Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2019 sempat tersendat beberapa waktu lalu. Senin ini (12/11/2018), menemukan titik terang karena menghasilkan keputusan kesepakatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan beberapa Dinas terpantau memadati Ruangan Pansus DPRD yang melakasanakan rapat lanjutan Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2019 dari pagi sampai sore ini.

Salah satu anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Bekasi Nyumarno, mengaku gembira, Dinas Pendidikan beserta seluruh Kabid hadir, termasuk dari Badan Kepegawaian Daerah ikut hadir dalam rapat.

“Kami Badan Anggaran DPRD tentu mengapresiasi hal ini. Kan KUA- PPAS sebagai plafon sementara, dan arah Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, jadi memang sudah seharusnya mereka hadir, jangan mangkir,” cetusnya menjawab pertanyaan awak media. Maklum, pada pembahasan sebelumnya sempat tersendat karena mereka tidak hadir.

Ditanya keputusan strategis yang dihasilkan dalam rapat hari ini, Nyumarno mengatakan, ada beberapa pembahasan penting. Diantaranya, kaitan kenaikan Jastek (Jasa Tenaga Kerja), pembahasan kenaikan honor Tenaga Harian Lepas (THL) Non-PNS di semua bidang.

“Disamping itu, Badan Anggaran meminta agar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di seluruh Pemkab, mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para Honorer, THL, Tenaga Kontrak dan sebutan Non Pegawai Negeri Sipil lainnya di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan,” ungkap Nyumarno, yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kab Bekasi.

Nyumarno menambahkan, bahwa ada kesepakatan, Jasa Tenaga Kerja (JASTEK) ada kenaikan per orang Rp 500.000,- per bulan. Jadi tahun 2019, anggaran Jastek Rp112 Milyar di tahun 2018, dinaikkan menjadi Rp185 Milyar tahun Anggaran 2019. Praktis, anggaran dinaikkan Rp73 miliar.

Kemudian untuk THL, Kontrak atau sebutan lain bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di semua OPD, sudah pernah dibahas di pembahasan KUA-PPAS sebelumnya.

“Kenaikan honor atau bentuk Hak Upah, ditentukan dengan satuan harga minimum dengan Keputusan Bupati, dan sudah ada kenaikan juga di tahun 2019 nanti,” terang Nyumarno.

Yang penting, bahwa sebanyak 9.068 tenaga Honorer atau Non Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Bekasi, selain kenaikan JASTEK, juga akan didaftarkan ke dalam kepesertaan Jaminan Sosial. Untuk kali pertama, di tahun 2019 nanti akan didaftarkan pada 2 kepesertaan Jaminan Sosial dahulu, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Iurannya dibayarkan Pemkab Bekasi.

“Hal ini juga tidak hanya berlaku untuk Non PNS yang di lingkungan Dinas Pendidikan, tetapi juga berlaku di seluruh OPD yang mempergunakan Tenaga Harian Lepas (THL), Kontrak, Honor, Sukarelawan, atau sebutan Non PNS lainnya, semua Kepala OPD harus mendaftarkan mereka kedalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Nyumarno menekankan, agar semua keputusan rapat hari ini dapat berjalan dengan baik, dan dapat di implementasikan. Karena sudah ada dasar hukum Peraturan Bupatinya sejak tahun 2017, juga sudah ada Surat Edaran di bulan Oktober 2018 yang lalu, yang memerintahkan semua OPD mendaftarkan seluruh Tenaga Non PNS kedalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi nanti 2019, selain kenaikan kesejahteraan berupa kenaikan Jastek dan honor Non PNS lainnya di semua OPD, seluruh tenaga Non PNS di Lingkungan Pemkab Bekasi, untuk akan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian.

Manfaat yang diperoleh adalah, apabila berangkat dan sampai kembali pulang bekerja, terjadi Kecelakaan Kerja yang menimpa rekan-rekan Non PNS Pemkab Bekasi, ada jaminan biaya pengangkutan baik darat, laut ataupun udara, kemudian biaya perawatan dan pengobatan sesuai indikasi media, dan mendapatkan santunan selama tidak bekerja.

Selain itu, jika terjadi rekan-rekan Non PNS meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapat santunan kematian sebesar Rp.16,2 juta, santunan langsung selama 24 bulan yang dibayar sekaligus sebesar Rp 4,8juta, kemudian biaya pemakaman sebesar Rp3juta rupiah.

Bahkan masih ditambah, jika kepesertaan sudah diatas 5 tahun, masih akan ditambahkan beasiswa bagi 1 anak dari tenaga kerja Non PNS yang meninggal dunia,” pungkas Nyumarno. @sofie