Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Bawaslu RI dan Jatim dilaporkan ke DKPP
Tiga mantan komisioner Panwaslu. FOTO: sarifa-licom
HEADLINE DEMOKRASI

Bawaslu RI dan Jatim dilaporkan ke DKPP 

LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah mantan pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dari beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim dan Bawaslu RI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Mereka protes atas prosesi seleksi komisioner Panwaslu di tingkat kabupaten/kota baru-baru ini.

Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim diduga melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu, khususnya pasal  565 ayat 1 dan ayat 2.
Pada pasal 565 terkait proses seleksi Bawaslu kabupaten/kota itu menyebutkan hasil seleksi Panwaslu kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan UU 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dapat ditetapkan menjadi anggota Bawaslu kabupaten/kota sepanjang memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh UU.

Pengadu ke DKPP Joko Rudi yang juga mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Bondowoso mengungkapkan pihaknya bersama rekannya mengikuti tes seleksi menjadi komisioner Bawaslu provinsi sesuai prosedur dan diatur dalam Peraturan Bawaslu 10/2018.

“Kami merupakan Panwaslu kabupaten/kota yang dibentuk oleh UU 15/2011, yang dalam UU 7/2017 bisa ditetapkan kembali menjadi Bawaslu kab/kota, tetapi oleh Bawaslu RI atas masukan Bawaslu Jatim, hak-hak kami yang dijamin oleh UU tersebut dihilangkan,” katanya di Surabaya, Jumat (9/11/2018).

Joko mengatakan ada 38 orang Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang didepak oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim tanpa alasan yang jelas. “Kami sudah mendapatkan undangan dari DKPP untuk sidang di Jakarta pada 13 November 2018,” ujar dia.

Joko menyampaikan pengaduannya ini membawa amanah dari 38 Panwaslu yang ‘ditendang’ tanpa alasan yang jelas. Dalam pokok pengaduan selain melanggar UU, ada beberapa hal yang juga disampaikan.

Di antaranya adalah Bawaslu dianggap tidak profesional, karena hampir semua yang menjabat sebagai Bawaslu kabupaten/kota saat ini, satu organisasi yang sama dengan komisioner di Bawaslu RI maupun Bawaslu Jatim.

Baca Juga:  KMUP Bandung desak adili tindakan rasis terhadap Mahasiswa Papua

Ketidakprofesionalan Bawaslu Jatim yang lain adalah mengadakan uji kepatutan dalam waktu kurang dari satu jam. “Padahal hasil uji kepatutan ini menjadi dasar Bawaslu RI untuk menetapkan komisioner di kab/kota,” papar Joko.

Bawaslu juga dianggap tidak independen, karena dari salah satu komisioner yang ditetapkan di Kabupaten Trenggalek, terbukti telah menandatangani perjanjian untuk mengawal pencalegan Edhie Baskoro Yudhoyono ke DPR RI dari Partai Demokrat.

“Komisioner tersebut menandatangani perjanjian di atas materai dan sudah beredar luas sejak 2017. Tapi faktanya komisioner seperti ini malah ditetapkan menjadi Bawaslu kabupaten/kota,” ujar Joko.

Selain itu, Joko dan rekan-rekannya meminta DKPP membuka kembali masalah dugaan bocornya soal seleksi Panwaslu kabupaten/kota 2017, yang telah diadukan oleh salah satu Komisioner di Kabupaten Malang, tetapi dicabut oleh pengadu.

“Kami menduga pencabutan pengaduan bocornya soal itu, karena pengadu dijanjikan untuk ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten Malang,” imbuhnya.

Senada, Pengadu Novli meminta DKPP adil dalam menangani persoalan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, DKPP harus memberikan sanksi tegas.

“Sudah jelas ini melanggar kode etik, proses seleksi tidak transparan, maka DKPP harus beri sanksi tegas baik kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim,” cetus mantan Anggota Panwaslu Kota Surabaya itu.

Pengaduan ini sekaligus juga mengadukan janji-janji palsu pimpinan Bawaslu Jatim lewat WA group Panwaslu se-Jatim, yang menyatakan akan mempertahankan dan merekomendasikan semua Panwaslu yang telah ditetapkan oleh UU 15/2011.

Jatim tercatat sebagai pemegang rekor terbanyak yang tidak meloloskan existing. Di daerah lain paling hanya 7-10 orang, tapi Jatim sebanyak 38 orang.

Selain di Jatim, sejumlah pengaduan yang sama juga ditujukan ke DKPP seperti Jawa Tengah, Lampung dan Sumatera Utara.@sarifa

Baca Juga:  BCA kerja sama dengan Ralali.com permudah pembayaran UMKM