LENSAINDONESIA.COM: Menjelang pemilihan legislatif dan presiden 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi, akhirnya sepakat menaikan honor untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW) dari Rp500 ribu menjadi Rp700 ribu perbulan. Kenaikan ini disepakati dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Kenaikan honor sebesar Rp200 ribu per bulan itu, dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap bantuan dan kerja keras warga yang menjadi RT dan RW dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengakui peran serta RT dan RW patut diapresiasikan melalui kenaikan honor itu.

“Ini sebagai bentuk perhatian Pemkab Bekasi atas peran serta RT RW yang ikutserta menyukseskan pembangunan. Semoga dengan kenaikkan ini semakin semangat lagi membantu pemerintah dalam program -program pembangunan,” ucap Plt Bupati ini usai rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2019, Selasa (13/11/2018).

Praktis, menghadapi tahun 2019, Pemerintah Kabopaten Bekasi terkesan memanjakan SDM non PNS pendukung kinerja PNS di jajaran Pemkab. Sebelumnya, rapat parpurna DPRD dengan jajaran Pemkab juga menyepakati menaikkan honor ribuan tenaga kontrak atau non PNS di seluruh Pemkab Bekasi.

Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab Bekasi dari fraksi PDI P, Nyurmanto menilai, kebijakan menaikkan honor RT dan RW itu sepantas diberikan kepada para RT dan RW se Kab. Bekasi.

“Artinya, mereka juga bagian dari Pemerintah Daerah. Wajar jika atas kerja kerasnya, kita pun usulkan kenaikan,” ungkap Nyumarno.

Dia menerangankan, di Kabupaten Bekasi ada 6.000-an lebih Ketua RT, dan 1000-an lebih Ketua RW. Selama ini, mereka menerima honor dari Pemkab per bulan Rp500 ribu. “Semoga tahun 2019, honor RT dan RW bisa (lancar) naik menjadi Rp700 ribu per bulan,” kata Nyumarno.

Tahun 2019, menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini, DPRD memang fokus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Banyak kenaikan anggaran belanja pegawai seperti TPP bagi PNS, kenaikan Jastek bagi honorer di Tenaga Pendidikan, kenaikan satuan harga minimum honor THL dan juga Non PNS lainnya di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Kita juga mengusulkan lahirnya Jaminan Sosial buat tenaga Non PNS di lingkungan Pemkab Bekasi, meskipun baru pada Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” katanya.

Jadi, lanjut dia, setiap Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) –sebelumnya disebut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)– yang mempekerjakan Honorer, THL, Kontrak atau Non PNS lainnya. Kata Nymarno lagi, pihaknya juga minta mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Segala upaya kita lakukan, semata-mata demi meningkatkan kinerja pegawai, juga pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Kita juga berharap, kinerja rekan-rekan di Pemkab harus lebih ditingkatkan,” beber Nyumarno. @sofie