Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Komposisi kepemimpinan Pelindo III yang dimotori oleh Doso Agung selaku Direktur Utama, Joko Noerhudha, Direktur Teknik dan TIK, Toto Heliyanto selaku Direktur SDM dan Umum, dan Iman Rachman sebagai Direktur Keuangan nyatanya mengusung misi untuk mengefektifkan kinerja arus pelabuhan timur dan barat berbasis IT (Information Technology).

Hal ini dilakukan sebagai langkah solusi untuk meminimalisir dwelling time, minimalisir biaya operasional serta peningkatan layanan bongkar muat pelabuhan lintas jalur.

Halnya persoalan dwelling time yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu yang diharapkan dibawah 3 hari. Namun kepastian tersebut masih simpang siur saat Presiden Joko Widodo mempertanyakan kepada Dirut Pelindo II yang menyatakan maksimal memakan waktu 3,2 hari. Sedangkan menurut Menhub menyatakan maksimal berproses dalam waktu 3,7 hari saat saat memberikan sambutan pada peresmian NPCT 1, Selasa, 13 September 2016 lalu. Hingga Presiden akhirnya memutuskan dwelling time maksimal harus memakan waktu dalam 2 hari.

Terkait hal tersebut, Edi Priyanto, Kahumas Pelindo III di masa kepemimpinan Djarwo Surjanto dan Petrus Orias Moedak menjelaskan terkait definisi dwelling time tersebut.

Edi menyatakan, mengenai kinerja di pelabuhan bersandar pada dua parameter, yakni waiting time (WT) dan dwelling time (DT). Pada prinsipnya, membahas waiting time dan dwelling time merupakan dua hal yang berbeda baik secara definisi maupun parameter serta ruang lingkupnya.

Ketahui persis dwelling time dan waiting time

Edi menyatakan, definisi waiting time merupakan waktu tunggu kapal untuk bisa bersandar di dermaga dan melakukan proses bongkar-muat barang. Semakin kecil atau nol (zero) waiting time-nya, maka kinerja bongkar muat di Terminal/Pelabuhan semakin baik.

“Faktor-faktor yang mempengaruhi waiting time diantaranya ketersediaan fasilitas (kecukupan) dermaga, peralatan bongkar muat memadai serta fasilitas pendukung lain seperti lapangan penumpukan dan peralatan angkat dan angkut untuk kegiatan haulage dan lift on dan off di lapangan penumpukan dan perlu diperhatikan kinerja atau produktivitas bongkar muat yang biasa dilakukan oleh crane di dermaga,” tegas Edi.

Sedangkan dwelling time, lanjut Edi, merupakan proses yang diperlukan sejak barang/petikemas turun dari kapal atau barang/petikemas ditumpuk ke lapangan penumpukan hingga barang/petikemas keluar dari terminal/pelabuhan.

“Bahasan terkait dwelling time, ada tiga proses utama, yakni: pre-clearance, customs-clearance dan post-clearance. Pada proses import barang/petikemas yang masih terhitung lama dwelling timenya, dibandingkan dengan kegiatan ekspor,” terang Edi.

Pangkas dwelling time meminimalisir biaya logistik

Permasalahan yang perlu dipahami bahwa tujuan memangkas dwelling time hanya untuk menurunkan biaya logistik / efisiensi biaya logistik, khususnya terkait pengeluaran barang setibanya di terminal/pelabuhan. Merupakan proses layanan di pelabuhan yang tergolong dalam subproses-subproses tertentu yang masing-masing merupakan tanggung jawab pihak/instansi/lembaga tertentu yang berdiri sendiri.

“Untuk mengatasi masalah dwelling time, diperlukan peran dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, tak hanya dari kementrian (lembaga) terkait penerbit ijin ekspor-impor, bea cukai, operator terminal, namun juga pelaku usaha baik para importir, eksportir, PPJK, shipping agent, dan forwarder, juga pelaku usaha pelabuhan lainnya. Dan tak terlalu efektif jika hanya pihak-pihak tertentu saja yang berupaya keras menurunkan dwelling time, tetapi di lain pihak, para pengusaha menganggap bahwa waktu yang masih cukup panjang tersebut masih bisa ditolerir dari perspektif bisnis mereka, sehingga mereka merasa tak perlu bergegas mengeluarkan barangnya dari kawasan pelabuhan,” imbuh Edi.

Doso Agung memotori koneksi IT untuk efektifitas kinerja pelabuhan timur dan barat
Dalam wawancaranya beberapa waktu lalu dengan Lensaindonesia.com usai pelantikannya menduduki posisi Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung berjanji akan meminimalisir biaya logistik dengan mengusung konsep konseksitas berbasis IT (Teknologi Informasi) untuk pelabuhan jalur timur dan barat.

Doso mengatakan, Pelindo III bakal dijadikan tulang punggung konektivitas antara pelabuhan wilayah barat dan timur di Indonesia melalui basis IT karena berada di posisi sentral. Hal ini sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pihaknya berencana membangun konektivitas tersebut melalui jaringan IT dari timur dan barat.

“Misalnya, kapal dari Sorong ke Jayapura baru kita ketahui muatannya apa saja dan berapa jumlah kontainer yang turun dari Surabaya. Kan kapal itu berisi 400 kontainer, tidak semua turun Surabaya. Untuk itu, saya ingin membangun konektifitas melalui IT. Dari situ bisa terketahui berapa kontainer yang turun ke Surabaya, berapa meter lapangan yang dibutuhkan. Sehingga bisa ketahui lama perjalanannya, untuk itu kita bisa mengefektifkan dan mempercepat perjalanan sehingga tak banyak antri di Surabaya, yang ujung-ujungnya adalah cost,” papar Doso.

Ia menambahkan, BUMN didirikan pemerintah selain mencari keuntungan juga harus mengemban amanah sebagai agent of development. Orientasinya, cost logistik bisa diminimalisir.

“Seperti halnya fungsi tol laut, ketika di timur belum punya barang, dengan UT yang bagus kita bisa memberitahu ke kapal untuk penataan barang di kapal tersebut,” tandas Doso.

Untuk efektifitas dari penggunaan IT, lanjut Doso, itu bisa efisiensi 20 hingga 30 persen. Sebab tingkat logistik di Indonesia masih rendah dibanding negara lain, dengan angka penghematan tersebut itu sudah lumayan.

“Kita nanti juga ditambahkan joint investment, joint profilement dan lainnya. Dengan demikian, akan tumbuh 20 hingga 30 persen juga. Jumlah vokume baik di timur maupun di barat,” papar Doso.

Dan saat ini, tol laut itu sudah efektif namun perlu dioptimalkan lagi.

“Toh terbukti bahwa saat ini harga-harga bisa turun. Nah, dengan target dari direksi lama yang kurang 4 bulan, kami optimis akan tercapai. Tak perlu khawatir, sebab target fimansial itu gampang dicapai, tapi konektivitasnya itu yang susah,” jelas Doso.

Komposisi kepemimpinan yang seirama

Mengamati di sisi struktural kepemimpinan baru di tubuh Pelindo III, Doso Agung sebagai Direktur Utama Pelindo III yang sebelumnya menjabat Direktur Pelindo IV telah berhasil mengimplementasikan pengembangan IT. Atas keberhasilan tersebut, Pelindo IV telah meraih penghargaan dikategori TOP IT & TELCO Award 2017 lalu.

Iman Rahman, yang juga mantan Direktur Keuangan Pelindo II tentunya memiliki pengalaman matang terkait dwelling time. Apalagi setelah melalui permasalahan dwelling time yang menajdi sorotan publik di Pelindo II. Tentunya pengalaman tersebut akan diterapkan di Pelindo III, apalagi ia saat ini juga menduduki sebagai Direktur Keuangan di Pelindo III.

Joko Noerhuda, Direktur Teknik dan TIK Pelindo III saat ini juga berpengalaman sebagai Kepala Biro Perencanaan Strategis Pelindo III yang waktu itu ditunjuk langsung oleh Direktur Utama Pelindo III pada masa Djarwo Surjanto melalui sistem tender.

Toto Helijanto, Direktur SDM dan Umum Pelindo III juga telah berhasil menerapkan pengelolaan sumber daya manusia, Human Capital dan General Affair di Pelindo III. Dan sangat pas dengan adanya pengalaman untuk penerapan transformasi yang berfokus pada aspek people, process, and technology.

Fandi Utomo, Cawalikota Surabaya: “Koneksi logistik harus terintegerasi antara Tanjung Perak dan Bandara Juanda”

Menyikapi rencana yang bakal diimplementasikan oleh Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung, Calon Walikota Surabaya 2019 dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) berharap alur logistik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dibawah pengelolaan Pelindo III seyogianya harus terintegerasi dengan Bandara Internasional Juanda.

Fandi mengatakan, hal tersebut sangatlah penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi negara khususnya dari Surabaya. Sebab jalur logistik tak hanya melalui jalur laut saja kendati adanya rencana penerapan tol laut.

“Peningkatan produktifitas dan efektifitas harus sejalan, karena ini dibutuhkan oleh negara kita. Apalagi menjelang era revolusi industri gelombang ke 4, peran jalur logistik cukup vital. Sebab ada 3 unsur yang harus dioptimalkan jika perekonomian negara ini tumbuh pesat, diantaranya unsur Logistik, Produksi dan Teknologi,” tegas Fandi.

Ia menambahkan, tak hanya tuntutan memajukan teknologi saja, bahkan untuk produksi harus tetap dimaksimalkan melalui jasa logistik. Seperti halnya penerapan Fintech (Financial Technology),memang merupakan salah satu solusi untuk mengefektifkan kelangsungan bisnis jasa layanan logistik.

“Untuk penerapan tol laut, juga harus didukung dengan perluasan lahan logistik. Seperti halnya di Surabaya ini masih ada 15 ribu lahan yang bisa dimanfaatkan untuk lahan logistik. Se tidaknya penerapan tol laut tersebut harus ada penyediaan lahan logistk seluas 1.500 Ha. Demikia juga dengan penerapan koneksitas pelabuhan jalur timur dan barat berbasis IT, harus nya yang lebih diperhatikan skala bisnisnya agar berimbang dari nilai investasinya,” pungkas Fandi.@Eld-Licom