LENSAINDONESIA.COM: Forum UMKM Jatim mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Jawa Timur kini sudah mengantongi sertifikasi halal dari MUI.

Oscar, mewakili Forum UMKM Jatim menyampaikan, dari pelaku usaha mikro yang kini menjadi anggotanya sudah mencapai 3 ribu, itu pun hanya beberapa persen saja.

“Hingga kini masih sekitar 45 persen yang sudah memiliki sertifikasi halal. Ini pun masih mending, sebab sebelumnya tidak begini. Kok sertifikasi halal, izin produksi saja ada yang belum punya,” ujar Oscar saat di tengah acara BBM (Bincang-bincang bersama Media) bersama Bank Indonesia Kanwil Jatim di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Jumat (23/11/2018).

Atas fakta demikian, Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur kerja bareng Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)memberikan sertifikasi halal untuk 100 usaha mikro kecil menengah (UMKM) Jatim.
Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah menjelaskan, sertifikasi halal ini dibutuhkan sebagai jaminan produk saat jatuh ke konsumen. Apalagi barang tersebut diekspor ke mancanegara.

“Ini merupakan kepedulian Bank Indonesia terhadap UMKM di Jatim. Untuk pemberian sertifikasi halal ini untuk sementara hanya untuk 100 UMKM di tahun ini. Dan saat ini masih di angka 80 an. Dan masih ada jatah atau kuota, silakan daftarkan ke BI,” tegas Difi.

Ia menambahkan, untuk pengurusan sertifikasi tersebut dijamin gratis dan cepat prosesnya. Untuk itu, diharapkan para pelaku UMKM agar memanfaatkan momen baik ini.

“Sertifikasi ini merupakan salah satu agenda Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2018 Desember mendatang di Surabaya. Dan untuk tahun depan kami akan buka pendaftaran di ajang ISEF,” imbuh Difi.

Selain karena prosesnya dipercepat juga tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Padahal biaya pengurusan antara Tp 3 juta hingga Rp 5 juta.

Di kesempatan yang sama, Direktur LPPOM MUI Jatim, Prof Sugiyanto juga mengungkapkan, hingga kini sertifikasi halal masih bersifat tak wajib. Otomatis para pelaku UMKM tersebut belum memprioritaskan.

“Wajar jika ini terjadi lantaran pengetahuan para pelaku usaha tersebut maish kurang, sehingga benak mereka hanya berpikir bagaimana bisa dan bertahan untuk berproduksi. Untuk itu, mereka harus disinergikan dengan berbagai pihak,” tuturnya.@Eld-Licom