LENSAINDONESIA.COM: Beberapa hari terakhir warga di Kabupaten Jombang ribut karena mendapat jatah ‘telur busuk’ dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan Dinas sosial setempat.

Sungguh ironis, para warga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan pangan yang layak berupa 1 Kg telur, 7 Kg beras dengan total nilai Rp 110 ribu, malah disuguhi telur busuk yang dipenuhi belatung. Mengapa program sosial ini amburadul? Benarkah ada oknum yang ‘bermain’ untuk mengeruk keuntungan?

Menyikapi masalah ini, sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Jombang yang merasa ‘malu’ pun angkat bicara. Menurut para kades, mereka merasakan adanya ketidak beresan program BPNT tersebut sejak awal pelaksanaan, salah satunya terlihat dari mekanisme penunjukan e-Warung.

Sesuai dengan ketentuan dari Dinsos Kabupaten Jombang melalui pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) penunjukan E-warung berdasarkan rekomendasi kades. Namun dalam pelaksanaannya, tak satu pun warung hasil rekomendasi kades masuk dalam daftar e-Warung yang dikeluarkan Dinas.

Hal itu seperti diungkapkan Erwin Pribadi, Kades Kepatihan. Ia heran e-Warung yang diusulkan kades justru dicoret oleh pihak Dinsos.

“Ternyata daftar e-Warong yang dikeluarkan Dinas Sosial justru e-Warong yang tidak masuk rekomendasi kades. Malah yang diusulkan kades dicoret pihak dinas sosial,” ungkapnya.

Menurut Erwin, informasi yang ia terima, penunjukan e-Warong yang direkomendasi Dinsos adalah agen yang menjalin mitra dengan bank penyalur BPNT. “Ini jelas tidak konsisten dengan sosialisasi yang disampaikan Dinsos beberapa waktu lalu. Kami seperti tak dianggap,” ujarnya.

Bukan hanya warga di Desa Kepatihan, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sejumlah desa di Kabupaten Jombang juga kecewa dengan amburadulnya program ini, seperti Desa Plosogeneng, Mojongapit dan Sumberjo.

Erwin menilai, Dinsos tidak siap dalam melaksanakan progran ini. Baik dari sisi sosialisasi, penentuan E-warung, penentuan supplier dan persiapan lainnya. “Malah ada yang di Desa Plosogeneng, kios pupuk jadi agen penyalur BPNT, ini kan aneh,” imbuhnya.

Dari keterangan Kades Kepatihan ini, muncul dugaan bahwa ada pihak yang ‘bermain’ untuk mengendalikan penentuan penentuan e-Warong dan supplier.

Telur busuk dari program BPNT Kabupaten Jombang yang diterma warga di Kecamatan Mojoagung. FOTO: LICOM

Di lain pihak, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi juga mengaku prihatin dengan kasus “telur busuk” ini. Sebab program yang seharusnya ditarget bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin justu berlangsung amburadul dan bermasalah.

Kata dia, ini kasus adalah yang kedua. Sebab tahun lalu dalam program Rastra (Beras Sejahtera) warga juga menerima beras berjamur dan tak layak konsumi.

“Tentu masyaraat sudah jenuh dengan hal-hal seperti ini. Tahun lalu, program Rastra juga demikian, beras yang diterima masyarakat kondisinya tak layak konsumsi, mulai apek, jamuran hingga berbau. Dan sekarang masyarakat mendampat bantuan telur busuk,” keluhnya, Jumat (23/11/2018).

Agar kasus ini dapat dituntaskan, Mas’ud meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial turun langsung mengecek sendiri telur-telur yang diterima warga.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menganggap, bahwa kabar yang menyebut pihak pemasok akan mengganti telur yang rusak merupakan ‘lagu lama’.

Mas’ud meminta pihak-ihak terkait termasuk Pemkab Jombang mengusut kasus ‘telur busuk’ ini mulai pemasok, agen maupun KPM. Bila disinyalir ada unsur permainan maupun kesengajaan, dia berharapkan ada tindakan tegas. “Kalau memang ada indikasi permainan harus diproses hukum,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Joko Triono, dia mengatakan, pemkab harus turun untuk mengevaluasi. ”Iya itu kan programnya pemerintah pusat. Tapi kan pemkab juga harus segera turun untuk mencari solusi,” kata dia dihubungi terpisah.

Joko Triono mendesak Pemkab Jombang bergerak cepat menuntaskan persoalan ini. “Kami mengimbau dinas terkait juga menelusuri. Jangan sampai masyarakat ini menjadi korban terus-terusan,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) Joko Fattah Rochim menilai program BPNT di Kabupaten Jombang ini amburadul karena dilaksanakan tidak sesuai dengan pedoman yang ada.

Menurut Fattah, salah satu indikasi ditabraknya aturan, adalah dari penunjukkan supplier PT Pertani sebagai supllier telur dan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) sebagai penyedia beras. Seharusnya, lanjut dia, agen bebas selaku penyedia bisa membeli barang di mana saja, tidak boleh ada intervensi.

“Apa dasar penujukkan dua supplier itu. Padahal harusnya agen bebas membeli barang dimana saja, tidak boleh ada intervensi. Tapi faktanya di lapangan, semua bantuan di monopoli dua supplier,” bebernya.

Dalam pedoman umum BPNT 2018 disebutkan pendistribusian bahan pangan harus mudah dijangkau KPM. Selain itu KPM juga diberi kesempatan memilih berapa, jenis, kualitas dan harga bahan pangan yang akan dibeli.

Fattah mengungkapkan, pihaknya sudah menghimpun keterangan ke sejumlah PKM untuk melacak asal-usul amburadulnya program ini. “Saya sudah tanya ke sejumlah KPM, berapa mereka beli per kilogram beras tidak tahu. Berapa harga per kilogram telur tidak tahu, bahkan di slip transaksi juga tidak tercantum harga pembelian beras dan telur,” paparnya.

Diungkapkan Fattah, dalam pedoman umum juga diatur bahan pangan tidak boleh dipaketkan. “Nyatanya di lapangan, beras dan telur datang ke agen sudah bentuk paketan. Seolah agen hanya tempat transit saja terus dibagikan,” bebernya.

Ia menduga, tidak dilaksanakannya program sesuai aturan (pedoman) ini karena ada pihak-pihak yang ingin mencari untung. Campur tangan Pemkab dalam pembentukan agen e-Warung juga menjadi salah satu faktor penyebab amburadulnya program ini. “Pemkab yang membuat kebijakan sendiri terkait E-warung. Padahal di pedomannya pembentukan agen adalah kewenangan bank penyalur,” tandasnya.@LI-13

Berikut video yang menunjukkan bahwa telur dari Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Jombang tidak layak konsumsi:

https://www.youtube.com/watch?v=J6PiRjfE4xQ