Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Ombudsman temukan maladministrasi dalam penyidikan kasus Novel Baswedan
Penyidik KPK, Novel Baswedan. FOTO: Istimewa
HEADLINE DEMOKRASI

Ombudsman temukan maladministrasi dalam penyidikan kasus Novel Baswedan 

LENSAINDONESIA.COM: Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya maladministrasi dalam proses penyidikan kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Maladministrasi tersebut diduga menjadi pemicu lambatnya penanganan kasus teror ini.

Komisioner Adrianus Meliala menyampaikan, maladministrasi yang dimaksud adalah terkait waktu penyelidikan, penggunaan sumber daya manusia (SDM), pengabaian petunjuk dari kejadian yang dialami korban dan administrasi penyidikan.

Terkait waktu penyelidikan, kata Adrianus, pihak kepolisian tidak menetapkan jangka waktu dalam mengusut kasus teror tersebut.

“Tidak ada batasan jangka waktu tersebut terjadi dalam surat perintah tugas yang dikeluarkan Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, maupun surat perintah yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ujar Adrianus di kantor ORI, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan Kamis (06/12/2018).

Sedangkan maladministrasi aspek penggunaan SDM, lanjut dia, pihak kepolisian menurunkan tim penyidik yang banyak, tapi tidak efektif. Seharusnya, penyidikan kasus Novel Baswedan berpatokan kepada rencana penyidikan yang matang, sehingga efektif dalam menentukan jumlah personel.

Lalu aspek yang ketiga, yakni pengabaian petunjuk yang bersumber dari kejadian yang dialami korban sebelumnya.

Temuan keempat ada pada aspek administrasi penyidikan. Salah satunya, polisi dinilai tidak cermat dalam membuat laporan polisi atas pelapor atau saksi mata Yasri Yudha Yahya dengan nomor No.Pol:55/K/IV/2017/PMJ/Res JU/S GD, namun dalam surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan TKP yang dikeluarkan oleh Polsek Kelapa Gading pada tanggap 11 April 2017 tertulis laporan polisi No.Pol 55/K/IV/2017/PMJ/Restro Jakut/S GD.

“Terdapat juga surat panggilan yang dikeluarkan oleh penyidik tidak disertai tanda tangan penerima,” kata dia.

Atas temuan itu, Ombudsman merekomendasikan perbaikan untuk kepolisian. Di antaranya, polisi diminta melakukan gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan, memangkas jumlah penyidik, serta menyarankan kepolisian untuk kembali meminta keterangan Novel selaku korban.

Baca Juga:  APBD Surabaya Rp 10 triliun disahkan tepat di Hari Pahlawan, Risma: Merdeka!

“Agar dilakukan permintaan keterangan lanjutan, sebagaimana materi pertanyaan yang pernah dilakukan pada saat permintaan keterangan di Keduataan Besar Republik Indonesia di Singapura,” katanya.@LI-13/l6