Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
KPK panggil Presdir PT Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya
Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. FOTO: Istimewa
HEADLINE UTAMA

KPK panggil Presdir PT Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Presiden Direktur Lippo Karawaci, Ketut Budi Wijaya untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Ketut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Presiden Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya. Terkait dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (10/11/2018).

Dalam kasus ini, KPK dipastikan akan mendalami adanya dugaan aliran dana dalam perubahan peraturan daerah tata ruang Kabupaten Bekasi dalam memuluskan izin proyek Meikarta.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

‎Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:  Kapasitas rendah, PUBGM Lite jadi rival seimbang Free Fire

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.@LI-13