Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Disebut melecehkan Komisi C DPRD Surabaya, Bawaslu: DKPP juga absen undangan hearing
Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo Sambodo. FOTO: spublik
HEADLINE DEMOKRASI

Disebut melecehkan Komisi C DPRD Surabaya, Bawaslu: DKPP juga absen undangan hearing 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo angkat bicara terkait tudingan pihaknya telah melecehkan Komisi C DPRD Surabaya lantaran tidak menghadiri undangan hearing atau dengar pendapat.

Hadi Margo menyampaikan, pihaknya tidak bisa menghadiri undangan hearing Komisi C DPRD Surabaya pada Jumat 14 Desember 2018 karena di waktu yang sama dirinya harus menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Bawaslu Jawa Timur di Magersari, Mojokerto.

“Kami tidak bisa hadir sebab di waktu yang sama ada undangan yang menurut kami penting yaitu Rapat Kerja bersama Bawaslu Jatim di Mojokerto selama dua hari. Raker ini kami anggap sangat penting sebab menyangkut persiapan Pileg dan Pilpres 2019 yang waktunya tinggal beberapa bulan lagi,” ungkapnya kepada Lensaindonesia.com, Senin malam (17/12/2018).

Hadi Margo mengaku terkejut ketika pihaknya disebut melecehkan terhadap simbol lembaga negara dalam hal ini Komisi C DPRD Surabaya hanya karena tidak bisa menghadiri undangan “Rapat Koordinasi terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye” di gedung DPRD.

“Menurut kami tudingan itu cukup berlebihan. Seharusnya bukan hanya Bawaslu Surabaya yang disebut melecehkan lembaga negara, sebab DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI) juga tidak menghadiri undangan itu. DKPP diundang tapi tidak hadir, mengapa tudingan itu hanya ditujukan kepada kami? Harusnya pada DKPP juga” sindirnya.

Hadi Margo pun lantas mempertanyakan balik kapasitas Komisi C DPRD Surabaya mempermasalahkan penertiban alat peraga kampapye (APK) yang dilakukan oleh Bawaslu. “Kami menghormati undangan Komisi C, meski menurut kami alat kelengkapan DPRD membahas penertiban APK, sebab Komisi C DPRD Surabaya bukan peserta pemilu. Yang menjadi peserta pemilu itu partai politik. Sampai saat ini 16 partai politik peserta pemilu tidak mempermasalahkan adanya penertiban ATK yang kami lalukan,” ujarnya.

Baca Juga:  Proyek Ancol tertunda, Crown Group lebih pilih kembangkan properti Australia lagi
Undangan Banwaslu Jatim dan Komisi C DPRD Surabaya. FOTO: dok.licom

Dalam rilis kepada sejumlah media Jumat (14/12/2018) lalu, Komisi C DPRD Surabaya menilai Bawaslu telah tebang pilih dalam menertibkan alat peraga kampanye calon anggota legislatif. Penilaian ini berdasarkan laporan dari masyarakat.

Menanggapi hal ini, Hadi Margo menyarankan agar masyarakat yang maju sebagai caleg dan merasa dirugikan atas adanya penertiban ATK yang melanggar peraturan harap melapor kepada Bawaslu atau DKPP. “Kami kira masyarakat biasa tidak merasa dirugikan atas penertiban ATK yang melanggar aturan tersebut, sebab masyarakat umum tidak memiliki kepentingan terhadap ATK, kecuali masyarakat yang maju sebagai caleg. Dan semestinya seorang caleg akan tahu harus melapor ke mana. Mungkin saja laporan itu salah alamat,” ujarnya.

“Kalau memang benar ada laporan dari masyakat dan resmi, tentu laporan tersebut pasti dicatat atau diregister oleh pihak DPRD. Coba ditanyakan itu kepada Komisi C, sebab lembaga kami akan mencatat dan meregister setiap laporan dari masyarakat,” tambah Hadi Margo.@LI-13