Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akan segera melaksanakan eksekusi terhadap mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Wardhana. Eksekusi ini merupakan perintah Mahkamah Agung (MA) atas putusan yang menyatakan menghukum Wisnu Wardhana penjara selama enam tahun.

Kasi Pidana khusus (Pidsus) Kejarai Surabaya, Heru Kamarullah menyatakan, atas putusan Mahkamah Agung, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jawa Timur untuk meminta salinan putusan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pengadilan Tipikor untuk meminta salinan, atas putusan Wisnu Wardhana,” terang Heru Kamarullah.

Selain berkoordinasi dengan Pengadilan Tipikor, pihaknya juga berkoordinasi dengan KPU Jatim.” Saat ini (Wisnu Wardhana) tercatat sebagai Calon Legislatif (Caleg), oleh karena iti kamu juga berkoordinasi dengan KPU,” Tambahnya.

Heru Kamarullah juga menegaskan, agar Wisnu Wardhana koorperatif atas putusan hukum MA yang menyatakan dirinya bersalah.” Kita harapkan yang bersangkutan (WW) bisa kooperatif,” paparnya lebih lanjut.

Wisnu Wardhana terjerat kasus korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur. Oleh Hakim Agung, Wisnu dihukum 6 tahun penjara pada Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU, perusahaan daerah plat merah milik Pemprop Jatim itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, upaya hukum kasasi ini ditempuh Kejari Surabaya atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menjatuhkan pidana 1 tahun penjara terhadap Wisnu Wardhana.

Sedangkan upaya hukum banding tesebut dilakukan Wisnu Wardhana lantaran tak puas dengan vonis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Serta uang pengganti senilai Rp 1,5 miliar.

Wisnu Wardhana terjerat korupsi atas pelepasan dua aset PT PWU milik BUMD di Kediri dan Tulungagung pada 2013 silam.

Saat proses pelepasan 2 asset itu, Wisnu menjabat sebagai Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU.

Pelepasan kedua aset itu dilakukan tanpa mengikuti prosedur, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 miliar.@rofik