LENSAINDONESIA.COM: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kamis (20/12/2018).

Penggeledahan ini dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap penyaluran bantuan Pemerintah melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora) kepada KONI tahun anggaran 2018.

Sejumlah titik yang digeledah tersebut salah satunya adalah ruangan kerja Menpora Imam Nahrawi. “Iya (penggeledahan di ruangan Menpora),” singkat juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta.

Selain di Kemenpora, Febri juga menyampaikan, bahwa penggeledahan juga dilakukan di sejumlah ruangan di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). “Beberapa ruangan di Kemenpora dan KONI,” sebutnya.

Febri mengaku belum mendapat informasi lengkap dari penyidik terkait penggeledahan tersebut. Termasuk, barang atau dokumen apa saja yang disita dari dua lokasi itu.

Diketahui, KPK tengah menelusuri keterlibatan Imam Nahrawi dalam suap penyaluran bantuan Pemerintah melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora) kepada KONI tahun anggaran 2018. KPK mensinyalir Nahrawi berperan cukup signifikan dalam suap tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, Kelima tersangka itu yakni Deputi IV Prestasi Olahraga Kementerian Olahraga (Kemenpora) Mulyana; Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH); Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA); Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adi Purnomo (AP) dan Staf Kementerian Pemuda Olahraga Eko Triyanto (ET).

Adi dan Eko diduga telah menerima uang suap sebanyak Rp318 juta dari Ending dan Jhony. Sedangkan, Mulyana telah menerima uang dalam beberapa tahap. Diantaranya pada Juni 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner. Kedua, uang sebesar Rp300 juta. Kemudian pada September 2018, menerima satu unit Samsung Galaxy Note 9. Suap itu diberikan agar dana hibah segera direalisasikan.

Atas perbuatannya, Ending dan Jhony selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, Mulyana, Adhi Purnomo dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.@LI-13