Advertisement

LENSAINDONESIA COM: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk dua holding BUMN baru terkait perumahan dan infrastruktur maksimal maksimal 2 Januari 2019 mendatang.

Untuk holding infrastruktur, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian BUMN Hambra Samal mengatakan, untuk penetapan peraturan pemerintah (PP) terkait pembentukan holding infrastruktur sebenarnya harus rampung pada 31 Desember 2018. Dan sebelumnya sudah resmi melakukan pengesahan akta inbreng.

“Masih kita upayakan, yah sebenarnya kalau bisa terealisasi hari ini, jika tidak hari ini kita lihat tanggal 2 atau 3 Januari 2019,” ucap Hambra di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Ia menambahkan, pihaknya juga masih menunggu Keputusan Menteri Keuangan terkait penerbitan PP. Sebab hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perlu menetapkan nilai valuasi aset dari perusahaan yang bakal dihimpun pada holding tersebut.

“Jika PP belum terbit hari ini, pembentukan holding infrastruktur ditargetkan maksimal terbit pada 2 Januari 2019 mendatang. Hari ini PP tinggal di presiden. Semoga Pak Presiden segera menerbitkan PP itu, jika Menkeu bisa terbitkan putusan nilai, itu bisa kita rampungkan,” tegas Hambra.

Holding BUMN Infrastruktur bakal diisi dari enam perusahaan dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai induk holding, didukung anggota holding diantaranya PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).

Lalu untuk Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan bakal diisi tujuh perusahaan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai induk holdingnya.@l6,eld-Licom

Foto,ilust-ist