Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Jawa Timur juara 2 jumlah PNS dipecat akibat kasus korupsi
Ilustrasi PNS
Birokrasi

Jawa Timur juara 2 jumlah PNS dipecat akibat kasus korupsi 

LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 480 pegawai negeri sipil (PNS) mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) akibat terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Angka itu terdiri dari 177 surat keputusan PTDH di instansi pusat dan daerah, serta 303 surat keputusan lain.

Pemberhentian ini sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Dalam SKB tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang, diperintahkan melaksanakan PTDH terhadap PNS.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mudzakir, menjelaskan pejabat yang terkait memang diminta segera menindaklanjuti SKB pemberhentian itu. “PPK membuat surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dan salinannya untuk proses administrasinya,” terangnya, Rabu (2/1/2019).

Berdasarkan data BKN, PNS yang tersangkut kasus korupsi paling tinggi berasal dari Provinsi Sumatera Utara sebanyak 79 orang, di Provinsi Jawa Timur 43 orang, Nusa Tenggara Timur 36 orang, dan satu orang PNS di Provinsi Lampung.

Sisanya berada di kementerian dan lembaga tingkat pusat dengan rincian Kementerian Perhubungan 21 orang, disusul Kementerian Keuangan 15 orang.

Langkah tegas PTDH ini sendiri dilakukan agar pada tahun 2019 tidak ditemukan lagi PNS yang tersangkut kasus korupsi. @LI-15

Baca Juga:  FTF Returnees jadi pembicaraan Kepala BNPT saat bertemu Perwakilan Tetap RI PBB di Jenewa