Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
DPRD Surabaya sesalkan proyek Gedung Kelurahan Gunung Anyar tak selesai sesuai kontrak
Papan nama proyek pembangunan Gedung Type C2 Kelurahan Gunung Anyar Surabaya. FOTO; dok.licom
HEADLINE JATIM RAYA

DPRD Surabaya sesalkan proyek Gedung Kelurahan Gunung Anyar tak selesai sesuai kontrak 

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey menyesalkan pelaksanan proyek pembangunan Gedung Type C2 Kelurahan Gunung Anyar tak seselesi sesuai dengan kontrak.

Menurutnya, amburadulnya proyek yang dibiayai APBD Surabaya tahun anggaran 2018 Rp 4.354.209.000 itu tidak lepas dari lemahnya pengawasan.

“Mestinya ada pengawasan dari Pemkot Surabaya terkait pelaksaan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor. Ketika diketahui ada kontraktor yang memberikan pekerjaannya kepada sub-kontraktor harusnya juga tahu, kalau regulasinya melarang pemenang proyek memberikan pekerjaan kepada kontraktor yang tidak satu grup dengan perusahaan tersebut yang harus disanksi,” katanya kepada lensaindonesia.com, Rabu (02/01/2019).

Politikus Partai NasDem ini juga menyayangkan pasca adanya blacklist terhadap kontraktor pelaksana, di lapangan masih terjadi perjanjian kontrak kerja antara kontraktor dan sub-kontraktor hingga para pekerja yang menuntut gajinya dibayar.

Menurut Awey, permasalahan gaji pekerja proyek adalah kewajiban sub-kontraktor. Sedangkan, perjanjian kontrak kerja antara kontraktor dan sub-kontraktor adalah urusan bisnis terpisah.

“Jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian bisnis tersebut tentunya bisa berdampak hukum. Apalagi kalau ada cek kosong seperti yang disebutkan dalam berita, bisa pidana jika dilaporkan pada pihak berwajib,” ujarnya.

Diketahui, proyek pembangunan Gedung Type C Kelurahan Gunung Anyar Surabaya yang dikerjakan PT Cakrawala Sakti Kirana tidak terselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu 31 Januari hingga 28 Agustus 2018.

Hingga batas waktu habis, progres pengerjaan bangunan tidak sampai 80 persen.

Karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan seuai dengan kontrak, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya akhirnya menjatuhkan sanksi berupa blacklist terhadap PT Cakrawala Sakti Kirana.

Blaklist tertanggal 3 Desember 2018 tersebut ditandatangani oleh T. Iman Kristian Maharhandono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Anehnya, meski telah di-blacklist, pada 4 Desember 2018, Pitut Ananta Putra nekat melakukan kontrak kerja dengan CV Chrisida Coorporate di notaris untuk sisa progres pekerjaan 29,56%. Akibatnya, CV Chrisida yang bertindak selaku sub-kontraktor tersebut pun terancam tidak terbayar oleh kontraktor pelaksana.@wan