Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur diminta transparan dalam menangani kasus dugaan prostitusi yang melibatkan artis Vanessa Angel (VA) dan model Avriellya Shaqila (AS).

Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Ponang Adji Handoko menyampaikan, hingga hari ini Polda Jatim masih tertutup mengenai identitas laki-laki yang dikatakan sebagai pihak yang ‘memboking’ artis tersebut.

Ponang menyampaikan, telah terjadi ketidakadilan dalam penyampaian informasi yang disajikan oleh media. Dimana dalam kasus dugaan prostitusi kalangan elit ini hanya identitas Vanessa Angel (VA) dan model Avriellya Shaqila (AS) yang disebutkan. Padahal, ada pihak lain yang turut diamankan dalam razia tersebut.

“Data yang menyebut artis berinisial VA dan AS itu kan dari pihak kepolisian yang disampaikan kepada wartawan. Inisial VA dan AS ini belakangan berkembang yang kemudian berkembang dan diduga sebagai Vanessa Angel dan Avriellya Shaqila. Saya yakin invormasi soal nama dua artis itu juga bersumber dari pihak kepolisian meskipun tidak secara resmi. Jadi, seharusnya Polda Jatim juga harus fair, identitas semua pihak yang diamankan terkait prostitusi seperti mucikari, manajer artis dan pihak yang membooking itu harus dibuka,” katanya kepada lensaindonesia.com melalui telepon, Minggu (06/01/2019).

Menurut Ponang, kasus prostitusi online yang diduga melibatkan artis ibu kota ini telah menyebar luas dan menjadi konsumsi publik. Sehingga, dalam konteks ini publik sudah memiliki hak untuk memperoleh informasi yang faktual, jelas dan dapat dipercaya.

“Kami ikuti perkembangan di media, para pihak itu masih bersatatus saksi dan dilepas setelah diperiksa. Tetapi siapa saja yang dilepas masyarakat tidak tahu. Dan seharusnya masyakat berhak tahu. Nah bagai mana masyakat tahu, wong pihak kepolisian sendiri tidak menyampaikan informasi yang utuh. Jangan berdalih mengedepankan azaz praduga tidak bersalah, namun kemudian justru mengorbankan masyarakat yang berhak mendapatkan informasi. Kalau alasan melindungi privasi seseorang, pihak kepolisian juga sudah tidak melindungi privasi para artis itu. Nah bila misalnya pihak kepolisian sengaja menutup-nutupi informasi, ya itu namanya kepolisian jadi tidak melindungi privasinya sendiri. Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah diatur jelas itu. Dalam konteks ini kepolisian diharapkan menjadi salah satu badan publik yang mampu menjalankan Undang–Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.

Ponang menyebut, penyampaian infomasi yang tidak utuh oleh Polda Jatim ini telah menyebabkan kesimpang siuran kabar di tengah masyakat. “Kemarin sempat dikabarkan pemboking artis adalah pejabat, lalu sekarang muncul kabar pria tersebut adalah pengusaha. Bisa jadi nanti akan berubah lagi, misalnya artis itu ditangkap karena petugas kepolisian menyamar sebagai pihak yang memboking. Itulah alasannya kenapa saya juga tidak menyebut profesi, tapi menyebut “pihak yang memboking”. ”

“Nah jadi Polda Jatim harus jujur, tranparan. Informasi semacam ini akhirnya jadi meresahkan. Kami sebagai masyarakat berhak mendapat informasi yang utuh dan semestinya, lha kok malah ditutup-tutupi,” kritiknya.

Ponang khawatir, ketidaktranparan pihak kepolisian dalam memberikan informasi akan berdampak buruk saat proses hukum nantinya. “Kami berharap dalam proses hukum nanti yang diproses adalah pihak yang memboking artis itu. Jangan sampai pakai stuntman (peran pengganti). Tentu kami dan semua pihak tidak berharap terjadi demikian,” pungkasnya.

Sub Direktorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur menangkap dua artis berinisia VA dan AS alam penggrebekan di sebuah hotel bintang lima di Surabaya pada Sabtu (05/01/2019) sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam penggerebakan itu, polisi juga mengamankan dua manajer serta seorang mucikari.@LI-13