Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Pasca dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, terpidana 6 tahun penjara kasus korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur, Wisnu Wardhana langsung melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Upaya hukum itu dilakukan melalui kuasa hukumnya, Mohammad Ma’ruf Syah, SH.

“Saya mau temui pak Wisnu ke Lapas Porong ini dan kita akan langsung ajukan PK,” ujar Ma’ruf di Surabaya, Rabu (09/01/2019).

Ma’ruf menjelaskan, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa sebuah Kebijakan yang diambil tidak bisa dipidana sebab Wisnu tidak menerima matreil dari kebijakan yang diambil.

“Jadi putusan PK inilah yang nantinya akan kita buat novum (bukti baru) untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Selain adanya putusan MK pihaknya juga meyakini bahwa Wisnu tidak bisa disalahkan dalam kasus ini hal itu dibuktikan dengan bebasnya terdakwa lain yakni Dahlan Islan yang perannya sama dalam kasus ini yakni membuar kebijakan.

“Perannya sama, kebijakan yang dibuat sama kenapa yang satu bebas dan yang satu dinyatakan bersalah,” tambah Ma’ruf.

Langkah hukum PK ini kata Ma’ruf akan segera dia tempuh setelah pihaknya bertemu dengan Wisnu. “Ini saya perjalanan ke Porong untuk bertemu dulu dengan pak Wisnu,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Wisnu dinyatakan bersalah oleh hakim Tipikor Surabaya dan dihukum tiga tahun penjara. Wisnu yang kala itu menjabat sebagai Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan aset membuat kebijakan dalam melepas aset negara tersebut.

Hakim menyatakan mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu merugikan negara sebesar Rp 11 miliar.

Tak terima dengan vonis hakim di tingkat pertama, Wisnu melakukan upaya hakim banding. Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur menganulir putusan hakim PN Tipikor dan mengkroting hukuman terhadap Wisnu menajdi satu tahun penjara.

Atas vonis satu tahun hakim tinggi, giliran Jaksa yang tidak terima dan melakukan upaya hukum kasasi. Saat di pengadilan tingkat akhir inilah, hakim agung memvonis Wisnu 6 tahun penjara.@rofik