Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah kelompok petani tebu di Jombang mendapat kesempatan berdialog dengan anggota DPR RI Komisi XI Soepriyatno di Taman Bunga, Desa Banjarsari, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Rabu (09/01/2019).

Pada kesempatan itu, para kelompok tani mengeluhkan kebijakan ekonomi dari pemerintah yang masih belum berpihak kepada petani secara menyeluruh, salah satunya dibukanya kran impor dalam beberapa waktu.

Ketua DPC Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Jombang, H Basaruddin mengatakan bahwa apa yang dialami oleh petani tebu sekarang sangat memprihatinkan. Saat ini, mayoritas petani tebu di Jombang mengalami keterpurukan. Terlebih persoalan produk yang dihasilkan (gula) banyak yang tidak laku dijual.

“Jangankan soal harga, gulanya saja banyak yang tidak laku jual. Harga jual gula petani tebu di Jombang masih terbilang di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Gula petani Jombang hanya laku di bawah 9.000 rupiah per kilogram,” bebernya kepada lensaindonesia.com.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Soepriyatno mengatakan kedatangan dan kehadiran didalam forum ini sebagai tamu undangan untuk diskusi terkait persoalan ekonomi dan pendidikan politik untuk masyarakat. Khususnya petani tebu, dan juga masalah-masalah usaha kecil, kelompok tani, dan persoalan lainnya.

Soprayitno menuturkan bahwa selama ini memang banyak persoalan yang dihadapi masyarakat terutama petani. Mereka ada yang mengeluh tentang persoalan gula, impor beras, impor jagung, impor singkong, impor garam dan lainnya. Sehingga perlu ada upaya solusi yang harus diberikan tentang kebijakan keberpihakan kepada petani.

“Ini kan keluhan-keluhan semua petani kita. Karena apa, kalau petani kita mati, terus semua negara paceklik, kita makan apa, petani harus tetap hidup,” tandasnya.

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga meminta Undang-Undang (UU) Desa yang mengatur penggunaan Dana Desa (DD) yang besar di setiap desa bisa menjadi solusi masyarakat. Yakni memakai Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) untuk membangun ekonomi. Dengan adanya Bumdes, ekonomi desa akan terbangun.

Ditambahkan, Soeprayitno tentang pentingnya pendidikan politik melalui peranan wakil rakyat yang positif sangat dibutuhkan akan pentingnya perjuangan politik. Ada sesuatu yang positif dari politik, setiap calon angota legislatif (caleg) bisa menyampaikan visi-misi sesuai dengan tupoksi, seperti pertanian, pendidikan, ekonomi dan lainnya.

Supaya rakyat semakin sadar, dewasa, semakin mengerti, akan pentingnya kesadaran pendidikan politik. Karena apa, yang menentukan biaya hidup kita itu politik, segala hubungan tentang kebutuhan itu politik, jika buta politik, itu bahaya,” pungkasnya.@Obi