Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Jawa Timur, Arie Soeripan Tyawati menyayangkan adanya tuntutan ringan terhadap seorangan terdakwa pengedar Pil Koplo di kalangan pelajar. Sebab, akibat tuntutan ringan tersebut, terdakwa hanya diganjar 10 bulan penjara.

“Ada apa dibalik semua ini? (tuntutan ringan). Perlu dikaji.” katanya kepada lensaindonesia.com di Surabaya, Jumat (11/01/2019).

Arie menegaskan, tuntutan ringan itu mencerminkan bahwa oknum jaksa dari Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai penegak hukum tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

“Kajati Jatim, sebagai pucuk pimpinan korps Adiyaksa di Jawa Timur harus memeriksa oknum jaksa tersebut. Harus di telusuri ada apa dibalik semua ini,” tandasnya.

Menurut Arie, Pil Koplo adalah salah satu jenis psikotropika, menurut UU No.5 tahun 1997 Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis. Meski pil koplo bukan golongan narkotika, namun obat ini sangat berbahaya apalagi bila dikonsumsi tidak sesuai dengan anjuran dokter.

“Pil Koplo itu berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Memang pil koplo ini bukan masuk dalam katagori narkoba, namun arahnya tetap ke sana (disalah gunakan) atau bahkan diedarkan di kalangan anak-ana tentu dampaknya dapat menghancurkan generasi muda,” terangnya.

Perempuan berparas cantik ini pun memuji langkah pihak sekolah yang telah berani mengambil sikap dengan melaporkan pengedar pil koplo setelah melakukan razia internal terhadap anak didiknya.

“Seharusnya penegak hukum memberikan reward terhadap sekolahan tersebut, yang dengan berani mengambil langkah hukum dengan mempertaruhkan nama baik sekolah. Bukan justru memberikan tuntutan ringan terhadap pengedarnya,” pungkas Arie.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jaryani Melindawati dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya pada Rabu 9 Januari 2019 menjatuhkan tuntutan ringan terhadap Avian Aviksa, terdakwa pengedar retusan pil koplo di kalangan pelajar.

Dalam membacakan tuntutan super singkat, istri dari Kasipenkum Kejati Jatim ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 197 UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Terdakwa kemudian dituntut 1 tahun penjara dan denda Rp 1 juta subsieder 1 bulan kurungan.


LPA Jatim geram pengedar pil koplo di kalangan pelajar divonis ringan Maryani Melindawati saat sidang pembacaan tuntutan dan vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (09/01/2019). FOTO: rofik-Licom

Usai mendengar tuntutan, terdakwa yang mengedarkan pil koplo kekalangan pelajar ini, meminta keringan terhadap Majelis Hakim yang dipimpin Yulisar.

Sidang yang dilanjutkan dengan putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim Yulisar mengabulkan permohonan terdakwa dengan memberikan keringanan hukuman selama 2 bulan.

“Setelah melakukan pertimbangan dengan hakim anggota, dengan menyatakan dan memutuskan pidana terhadap terdakwa Avin Aviaksa selama 10 bulan penjara, dengan denda Rp 1 juta subsieder 1 bulan kurungan,” ujar Yulisar dalam membacakan amar putusan.

Diketahui, Avin Aviaksa ditangkap petugas Unit Reskrim Polsek Winokromo pada Selasa 2 Okteber 2018 setelah mendapat laporan dari Guru SMK Wijaya Kusuma, Surabaya, yang sebelumnya melakukan razia internal sekolah terhadap tiga muridnya yang kedapatan membawa 230 pil koplo yang dibelinya secara patungan.

Dalam introgasi terhadap siswa yang masih duduk di kelas II tersebut, pihak guru mendapat nama terdakwa sebagai pengedar dan kemudian ditindaklanjuti dengan melapor ke Polsek Wonokromo.

Sementara, dari intrograsi polisi, terdakwa mengaku membeli 1000 Pil koplo dari Kecap (DPO) seharga Rp 1,1 juta, yang kemudian dijual Rp 20 ribu dalam 10 butirnya dimana pelanggannya banyak darinkalangan pelajar.@rofik