Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.  
Warga Gunung anyar minta mafia tanah diadili maksimal
Demo warga di depan PN Surabaya (rofik)
HEADLINE

Warga Gunung anyar minta mafia tanah diadili maksimal 

LENSAINDONESIA.COM: Sekitar 50 warga Gunung anyar yang tergabung dalam Paguyuban Tanah Kavling Restabun Karya, Kamis (17/1/2019) menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Surabaya, untuk meminta keadilan.

Dengan membentangkan spanduk, massa meminta penegak keadilan (hakim) untuk menegakkan keadilan terhadap dua terdakwa mafia tanah yang akan menjalani sidang perdana (dakwaan).

Ketua Paguyuban Paguyuban Tanah Kavling Restabun Karya, Tanto Wibisono, menjelaskan paguyuban itu berdiri pada 2016 setelah pemagaran dilakukan tersangka Ichsan yang saat ini menjalani proses hukum karena tejerat pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan surat dan atau keterangan data otentik. “Kami dari paguyuban sangat berharap majelis hakim bisa bertintak seadil-adinya dan berkomitmen yang sama bahwa mafia tanah sangat merugikan dan meresahkan kami,” harapnya.

Menurutnya, kasus ini berawal ketika pada 1989 Adhy Suharmadji membeli tanah seluas 15.460 m2 di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Persil 3 Kelas Desa 2 No 1159 dari tersangka Nurkhasan seharga Rp 27 juta. Transaksi jual beli tanah tersebut melalui perantara H Ichsan dan H Marjuki. Setelah pelunasan, Adhy Suharmadji berniat menjual lagi tanah tersebut dalam bentuk kaplingan. Ketika itu, tanah seluas 15.460 m2 dibagi menjadi 80 kapling.

“Sebagai badan usaha untuk menjual tanah kapling, Adhy Suharmadji mengajak korban dan kedua terdakwa HM Ichsan dan H Marjuki untuk mendirikan PT Restabun Karya. Di dalam badan usaha tersebut nama Ichsan dan Marjuki dicantumkan tanpa penyertaan modal,” tambahnya.

Guna memudahkan pengurusan tanah para pembeli kaplingan, surat tanah Petok D dititipkan ke Kelurahan Gunung Anyar Tambak.” Beberapa waktu kemudian, tanpa sepengetahuan Adhy Suharmadji, terdakwa Ichsan mengambil Petok D di kelurahan dengan alasan untuk pengurusan pelebaran sungai yang ada di sekitar tanah tersebut. Kemudian tersangka Ichsan membuat perjanjian dengan Nurkhasan di bawah tangan dan dicatatkan ke notaris,” paparnya lebih lanjut.

Baca Juga:  Pesan kerukunan umat beragama dari Surabaya

Mengetahui hal tersebut, Adhy Suharmadji mendatangi kelurahan. Namun pihak kelurahan hanya memberi penjelasan kalau peminjaman Petok D tidak akan menjadi masalah. Alasannya, karena seluruh tanah kapling sudah terjual. “Tanpa sedikitpun curiga, Adhy Suharmadji pun mempercayainya.

Namun sekitar tahun 2016 tiba-tiba Ichsan memagari dan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya. Ketika itu Ichsan juga mencabuti patok tanah para pemilik kapling. Tindakan ini membuat pemilik kapling menuntut pertanggungjawaban pada Adhy Suharmadji sebagai penjual,” paparnya lebih lanjut.

Atas tindakan terdakwa tersebut, pada 31 Juli 2017 Adhy Suharmadji lantas melaporkan Ichsan dan Nurkhasan ke Polda Jatim. Oleh Polda Jatim, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya.

Setelah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi oleh penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, Ichsan dan Nurkhasan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka hingga dilakukan penahanan untuk penanganan lebih lanjut.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan surat dan atau keterangan data otentik. Untuk tersangka Nurkhasan ditambah pasal 385 KUH Pidana tentang menjual kembali tanah yang sudah dijual.

Sementara H Chinun (69) menambahkan, yang memiliki 10 kavling dari 22 kavling sebelumnya, menyatakan tanah tersebut sudah dibeli sejak tahun 1989-1990 dari PT Ristabun Karya. “Saat kami beli dari PT Ristabun Karya, Direkturnya adalah Adhy Suharmaji, yang mana kami dikenalkan terdakwa H Ichsan, selaku karyawan disana,” ungkapnya.

Karena tanah tersebut masih atas nama terdakwa II terdakwa Nurkhasan, maka ikatan jual belinya antara H Chinun dan Adhy diketahui dan ditanda tangani terdakwa II Nurkhasan, perjanjian tersebut diberlakukan kepada pemilik kapling lainnya.

“Jadi sangat tidak benar, kalau H Ichsan adalah pemilik lahan 1,5 hektare tersebut. Begitu juga dengan Nurkhasan juga bukan sebagai pemilik karena sudah dijual ke PT Ristabun sebagaimana telah terjadinya ikatan jual beli yang ditandangai direktur bersama Nurkhasan dan H Ichsan sebagai saksi,” tambahnya.

Baca Juga:  Bendera Indonesia dibuang di selokan, 43 penghuni wisma mahasiswa Papua digelandang ke Mapolrestabes Surabaya

Tanah seluas 1,5 hektare yang telah dikavling dan berpindah tangan tersebut, sebagian besar sudah mengantongi surat SHM, sementara sisanya masih Petok D.

Sementara, sidang perdana terhadap kedua terdakwa ditunda dan akan dilanjutkan pada minggu depan.@rofik