Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
SKK Migas : “CSR kami bersifat membantu, pengentasan kemiskinan tugas pemerintah!”
EKONOMI & BISNIS

SKK Migas : “CSR kami bersifat membantu, pengentasan kemiskinan tugas pemerintah!” 

LENSAINDONESIA.COM: Terkait aspek Tanggung Jawab Sosial (TJS) di sekitar area sumber migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) segera menggelar diskusi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemangku kebijakan di wilayah kerja SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) besok Kamis, (31/01/2019).

Forum diskusi tersebut akan dihadiri oleh 16 kepala daerah, Kapolres, dan Dandim (Komandan Kodim) di wilayah kerja SKK Migas Jabanusa.

Rangga Dinasti Kepala Divisi Formalitas SKK Migas mengatakan, pihak SKK Migas dalam penerapan TJS atau CSR berpatokan pada standard ISO 26000.

“Misi TJS tersebut khusus terkait pengelolaan dampak dari keputusan organisasi (SKK Migas/KKKS). Diantaranya dampak sosial, lingkungan, hingga sisi ekonomi,” tandas Rangga kepada awak media di Surabaya, Rabu (30/01/2019).

Ia menambahkan, terkait CSR tersebut, cukup menimbulkan persepsi yang masih belum sepaham.

“Permasalahan muncul dari skala prioritas pada CSR. Sebab CSR yang dianggarkan untuk pemerintah daerah di wilayah kerja hulu migas, justru menimbulkan salah persepsi pada masyarakat sekitar,” papar Rangga.

Sementara itu, Wisnu Prabowo Taher Kadiv Program dan Komunikasi (Prokom) SKK Migas menyampaikan, monitoring anggaran CSR yang diserahkan kepada pemerintah ini menjadi bahasan khusus.

“TJS merupakan pendukung kebutuhan dasar masyarakat sekitar wilayah kerja hulu migas. Dan pengolaan TJS ditangani pemda masing-masing. Sedangkan terkait kontrak bagi hasil sebagai kontribusi hulu migas, sudah diatur pemerintah kendati nilai globalnya cukup besar, itu saja teritori kami,” tegas Wisnu.

Terkait angka kemiskinan yang membelengggu di wilayah kerja hulu migas meski CSR tersalurkan, lanjut Wisnu, TJS melalui hulu migas bukan langkah tunggal untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab pengentasan kemiskinan tanggung jawab pemerintah.

“Jadi, industri hulu migas ini bersifat membantu anggaran bagi hasil di pemerintah pusat. Sesuai Undang-Undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR atau TJS ini diterapkan perusahaan untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat sekitar.Sesuai UU 40/2007, I terkait CSR oleh DPR RI besarannya sudah ditetapkan 2,5 persen dari keuntungan.@Eld-Licom

Foto: (ki-ka) Rangga Dinasti Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Kepala perwakilan SKK Migas wilayah Jabanusa, Ali Mashar dan Wisnu Prabowo Taher Kadiv Program dan Komunikasi (Prokom) SKK Migas. Eld