Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tegas terkait penundaan tarif bagasi bagi seluruh maskapai penerbangan komersial di Indonesia.

Hal ini menunggu hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menyebut kebijakan adanya tarif bagasi atau bagasi berbayar itu banyak dikeluhkan masyarakat. Terutama bagi penumpang yang memilih low cost airline. Pasalnya tarif bagasi yang diberlakukan oleh maskapai tidak proporsional.

“Kesepakatannya saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) anatara Kemenhub dan Komisi V serta pihak maskapai, menyepakati adanya penundaan. Tapi ternyata masih diberlakukan. Ini enggak benar,” kata Bambang pada LICOM di Surabaya, Kamis (31/01/2019).

Meski tidak memiliki kewenangan untuk menegur langsung, namun pihaknya berharap kesepahaman dari maskapai untuk benar-benar menunda pemberlakukan bagasi berbayar.

Politisi Partai Gerindra ini mengakui jika bagasi berbayar memang diatur dalam Peraturan Menteri (PM) No 185 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Penumpang Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“Mengacu PM itu, kami tidak bisa serta-merta memberikan sanksi kepada maskapai penerbangan yang melanggar. Kami hanya meminta agar pemerintah mengkaji ulang bagasi berbayar,” paparnya.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI meminta pemerintah menunda pemberlakuan bagasi berbayar yang saat ini sudah berjalan di maskapai Lion Air dan Wings Air serta akan diterapkan di maskapai Citilink Indonesia.

Komisi V DPR mendesak Kemenhub, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional.@sarifa