Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Polda Metro tegaskan tidak ada kriminalisasi terhadap Buni Yani
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. FOTO: Istimewa
HEADLINE DEMOKRASI

Polda Metro tegaskan tidak ada kriminalisasi terhadap Buni Yani 

LENSAINDONESIA.COM: Polda Metro Jaya menyatakan tidak ada kriminalisasi terhadap Buni Yani, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menegaskan, bahwa kasus tersebut telah diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kan sudah vonis. Jadi kalau tidak ada laporan kemudian kita mengada-ada, baru itu namanya kriminal,” kata Argo di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (03/02/2019).

Argo menjelaskan, bahwa kasus yang menjerat Buni Yani berawal dari adanya laporan dari masyarakat. Sebab itu, polisi wajib memproses setiap laporan yang masuk.

“Kalau ada laporan, proses. P21, apa namanya, proses profesional,” tegasnya.

Diketahui, Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Atas unggahan video ini, Ahok dijadikan tersangka kasus penodaan agama dan divonis hukuman 2 tahun penjara.

Sementara, atas unggahan video tersebut, Buni Yani dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE.

Dalam perjalanan proses hukumnya, Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan menyatakan Buni Yani melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal itu mengatur soal orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu inforamsi elektronik.

Atas vonis tersebut Buni Yani kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Namun PT Jawa Barat menguatkan vonis Buni Yani di PN Bandung. Dia kemudian mengajukan kasasi ke MA, namun ditolak.

Baca Juga:  Komisi B DPRD Surabaya usulkan Pansel Dirut PDPS diganti karena dinilai gagal

Lalu pada, 1 Januari 2019 lalu Buni Yani dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Depok dan dibawa ke Lapas Gunung Sindur Bogor untuk menjalani hukuman selama 18 bulan penjara.@LI-13/l6