Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Anggota Komisi V DPR RI sebut tol laut hanya untungkan pengusaha
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat sidak di Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Perak, Surabaya, Senin (11/02/2019). FOTO: sarifa_LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

Anggota Komisi V DPR RI sebut tol laut hanya untungkan pengusaha 

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Perak, Surabaya, Senin (11/02/2019).

Ia ingin memastikan secara langsung progresivitas tol laut yang diberlakukan pemerintah sejak tahun 2015 lalu.

Dalam sidak tadi, Bambang Haryo asal Fraksi Partai Gerindra ini melihat adanya barang-barang komoditi yang diangkut dan dikirim melalui tol laut tidak jelas aturannya.

Pria yang juga dikenal sebagai pengusaha kapal ferry ini menganggap pemerintah tidak melakukan pengawasan secara rinci mulai dari pengawasan jumlah barang yang dikirim, kemana saja lokasi tujuan pengiriman dan dijual dengan harga berapa setelah tiba di tempat tujuan.

“Saya tanya barang-barang ini dipantau tidak, apa saja barang yang diangkut, barang mau dijual kemana, ternyata jawabannya tidak ada yang tahu. Ternyata setelah barang sampai langsung dilepas lewat mekanisme pasar,” ujar Bambang Haryo ditemui LICOM usai sidak.

Dengan begitu, masih menurut dia, yang diuntungkan bukan rakyat tapi para pengusaha besar.

“Harusnya komoditi yang diangkut tol laut diatur pemerintah, jadi bukan dari pelayaran. Karena pemerintah yang tahu kebutuhan rakyat, mana kebutuhan yang dibutuhkan, mana kebutuhan yang perlu distabilisatorkan harganya,” tegas pria yang menjabat sebagai Direktur di beberapa usaha perusahaan perkapalan yaitu PT Dharma Lautan Utama (ferry), PT Adiluhung Saranasegara (pemeliharaan kapal) ini.

Bambang yang maju sebagai caleg DPR RI Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) juga mensinyalir pemerintahan Jokowi terkesan melakukan pembiaran dan lepas tanggung jawab dalam pelaksanaan tol laut.

Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah agar memperbaiki fungsi dan regulasi tol laut sehingga menguntungkan rakyat serta sebagai stabilisator harga komoditi pasar.

“Jangan sampai tol laut ini hanya dibuat bisnis untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi tol laut harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Tol laut dibangun dengan duit rakyat, bukan duit pemerintah,” tandas Anggota DPR RI Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) ini.@sarifa

Baca Juga:  XL Axiata terapkan donasi kuota di 196 Madrasah Aliyah di Jatim