Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.  
Ekonom Harryadin Mahardika: “Potensi kebocoran 2015-2018 lebih dari seribu triliun!”
LENSA DEMOKRASI

Ekonom Harryadin Mahardika: “Potensi kebocoran 2015-2018 lebih dari seribu triliun!” 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah saat ini tengah memacu pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun ke depan sebesar 5 persen pertahunnya.
Namun, angka pertumbuhan tersebut masih belum cukup untuk merubah Indonesia perekonomiannya maju.

Ekonom Faisal Basri menuturkan, angka tersebut cukup sulit guna merubah Indonesia lebih maju.

“Dalam kondisi seperti ini jika pertumbuhan hanya 5 persen, maka bisa jadi kita akan tua sebelum kaya,” ujarnya di acara seminar persaingan usaha di Jakarta beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang adanya potensi kebocoran keuangan negara senilai 500 Triliun Rupiah per-tahun. Kebocoran merupakan terminologi yang digunakan oleh Prabowo Subianto untuk merujuk pada pemborosan birokrasi, korupsi, denda yang tidak tertagih, potensi penerimaan yang hilang, dan piutang negara yang tidak tertagih.

Bahkan, Joko Widodo menantang hal yang disampaikan Prabowo tersebut dibuktikan dengan data agar tidak dianggap hoax.

Harryadin Mahardika, Pengamat Ekonomi angkat bicara terkait hal ini. Tantangan tersebut membuat dirinya tertarik untuk menelusuri lebih lanjut tentang data yang menjadi polemik keduanya. Bahkan, ia melakukan riset kecil untuk mencari ‘bukti’ bahwa kebocoran tersebut memang ada.

“Saya memulai pengumpulan informasi ini dengan menggunakan sumber-sumber referensi yang ada di publik. Diantaranya adalah hasil kajian, laporan audit, vonis pengadilan, wawancara, materi seminar dan rilis media. Hasilnya, kurang lebih ada 26 item potensi sumber kebocoran yang saya temukan, yang dapat dikaitkan dengan kebocoran potensi penerimaan negara maupun kebocoran akibat potensi pemborosan APBN serta korupsi,” tandasnya kepada Lensaindonesia.com, Selasa (12/02/2019).

Secara rinci, lanjutnya, ke-26 item tersebut terdiri dari 5 item terkait dengan korupsi, 10 item terkait potensi kehilangan penerimaan negara, 6 item terkait dengan potensi denda yang tak tertagih atau diturunkan nilainya, 4 item terkait potensi pemborosan anggaran, dan 1 item terkait potensi piutang pemerintah yang tak tertagih.

Baca Juga:  Pesan kerukunan umat beragama dari Surabaya

“Dari 26 item tersebut, dihasilkan jumlah total potensi kebocoran sebesar Rp 1.113 Triliun selama 2015-2018. Beberapa item dengan nominal yang besar diantaranya penghapusan denda kerusakan lingkungan oleh Freeport (Rp185 Triliun), potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor batubara yang tidak dilaporkan (Rp 133 Triliun), potensi pemborosan di kementerian/lembaga berdasar evaluasi KemenPANRB (Rp 392 Triliun), dan potensi piutang tak tertagih pemerintah pusat yang disisihkan (Rp 127,3 Triliun),” paparnya.

Ia menambahkan, ada juga potensi pemborosan terkait pencabutan aturan larangan rapat di hotel, dan potensi kehilangan pendapatan akibat pembatalan kenaikan cukai rokok.

“Metodologi yang saya gunakan yakni melakukan desk research pada sumber informasi publik. Data yang diperoleh dari sumber ini lalu dicross check dengan minimal satu sumber informasi publik lain. Sementara kredibilitas dan validitas dari data yang diambil merupakan tanggung jawab dari masing-masing institusi dan individu yang mempublikasikan data tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, jangka waktu pencarian dibatasi untuk informasi yang dipublikasikan antara 2015-2019. Catatan khusus diberikan untuk data kehilangan penerimaan negara dari ekspor batubara yang disampaikan oleh KPK, tidak disebutkan jangka waktu terjadinya kasus tersebut. Catatan lainnya diberikan untuk beberapa item yang masih bersifat pending sebab menunggu proses hukum.

“Dan akhirnya jumlah yang berhasil saya identifikasi merupakan potensi kebocoran sebesar Rp 1.113 Triliun selama 2015-2018, atau sebesar Rp 278 Triliun per-tahun. Informasi awal ini semoga bisa menjadi bahan diskusi awal bagi masyarakat, media, LSM, dan pihak-pihak yang tertarik untuk membahas topik ini lebih lanjut. Adanya data ini, saya berharap diskusi jauh lebih obyektif serta mampu memberi manfaat bagi perbaikan pengelolaan keuangan dan anggaran negara,”tuturnya.

Berikut ini data-data dan sumber referensi terkait hal tersebut terlampir dalam bentuk file pdf. Klik di sini

Baca Juga:  Gubernur Khofifah dukung Jokowi pindahkan ibukota ke Kalimantan

Foto: Ekonom Harryadin Mahardika