LENSAINDONESIA.COM: Tidak terima dengan iuaran Rp 2 juta/bulan yang dirasa sangat memberatkan, warga Perum Wisata Bukit Mas (WBM) yang terdiri dari 351 kepala keluarga melakukan gugatan terhadap pengembang PT Bimamaju Mitra Sejata (BMS) ke Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatan perdata itu tercatat dengan nomer perkara 695/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Kasus antara warga dan pengembang tersebut saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam sidang dengan adenda jawaban tergugat PT BMS Rabu (13/02/2019) siang tadi, kuasa hukum warga Perum Wisata Bukit Mas, Adi Cipta Nugraha menolak permintaan PT BMS yang menanyakan bukti-bukti yang diperkarakan.

“Saya rasa ini kurang tepat, makanya tadi saya mengajukan keberatan, lantaran Perkara ini belum masuk agenda pembuktian kok malah minta alat-alat bukti,” ucap Adi ditemui usai sidang.

Adi menilai tergugat tidak mengerti pokok perkara gugatan pemohon. “Memang kuasa hukum tergugat yang sekarang masih baru, kayaknya kurang mengerti terkait gugatan kami. Sementara, kuasa hukum sebelumnya sudah mengundurkan diri,” sindirnya.

Sementara di dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah meminta tergugat untuk memberikan tanggapan (jawaban) pemohom, dan juga menolak permintaan tergugat yang meminta dihadirkannya alat bukti.

“Kalau terkait perkara pidana, kita bisa meminta bukti awal, sedangkan kalau perkara perdata tidak bisa. Itu namanya kita melanggar hukum acara. Kami berikan waktu dua minggu untuk pihak tergugat memberikan jawaban,” jelas Agus Hamzah.

Diketahui, persoalan antara 351 warga perumahan Wisata Bukit Mas RW 006 yang diwakili Ir. Irwan Yuli Priharto, Neco Setiawan SP, Richard Suleman dan Dr. Oscarius Yudhi Ari Wijaya MM serta Tan Khing Liong melawan PT Binamaju Mitra Sejati (BMS) ini berawal dari masalah Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).

Menurut warga, pihak pengembang telah sewenang- wenang menaikan tarif IPL setiap bulannya hingga mencapai jutaan rupiah. Dari iuaran awal pada 2006 sebesar Rp 100 ribu Rupiah dan setiap tahun iuran itu naik hingga sampai sekarang mencapai Rp 2 juta.

Atas kenaikan iuran yang dirasa sangat tinggi tersebut, warga menyatakan pihak pengembang telah melawan hukum dan meminta agar IPL dibatalkan.

Kuasa hukum warga juga menjelaskan, warga yang telah membentuk perangkat sendiri (RT/RW) telah disetujui Pemkot Surabaya. Dan terkait iuran yang sangat membebankan tersebut, Adi Cipta Nugraha menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Dalam Surat Nomor 165/ESTATE-WARGA/XII/2016 Tentang Pemberitahuan Kenaikan Retribusi Biaya Pengelolaan Wisata Bukit Mas Tahun 2017 yang menentukan besar kenaikan biaya retribusi sebesar Rp 2.200/M2.

Surat No. 062/Estate-Warga/XII/2017 tentang Pemberitahuan Kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) Wisata Bukit Mas Tahun 2018 yang menentukan besar iuran untuk 1 Januari 2018 sebesar Rp 2.310/M2,” pungkasnya.@rofik