Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Jokowi 4tahun ‘lawan arus’ percepat majukan Indonesia, elit tersisih targetkan jangan jadi presiden lagi
HEADLINE

Jokowi 4tahun ‘lawan arus’ percepat majukan Indonesia, elit tersisih targetkan jangan jadi presiden lagi 

LENSAINDONESIA.COM: Barisan Angkatan Lintasan ’66 dan Jaringan Milenial Anti Korupsi ‘18 (Jarmilak ’18) menilai Presiden Jokowi yang berasal dari rakyat biasa selama lewat empat tahun memimpin Indonesia, mampu membuktikan jargon “revolusi mental”. Bebagai lompatan besar membangun Indonesia berhasil dilakukan dengan mengobrak-abrik mental lama. Akibatnya, banyak orang-orang kuat lama yang sakit hati.

“Orang-orang kuat lama banyak yang tersisihkan, akibat kebijakan-kebijakan berani melawan arus dan bernuansa ‘revolusi mental’ ala Jokowi. Wajar, kalau Jokowi sekarang ditarget yang jadi korban kebijakannya, lewat berbagai cara jangan sampai lolos menjadi presiden lagi di Pemilu 2019,” kata Koordinator Jarmilak ’18, Mochammad Afandi, Jumat (15/2/2019).

Pertimbangan itu, Fandi mengaku dirinya sebagai generasi milenal, menghimbau para milenal agar membantu Jokowi agar bisa menghadapi tantangan berat dalam Pilpres 2019 pada 17 April mendatang.

“Masa depan adalah milik kita. Jangan sampai Indonesia semakin tertinggal oleh Negara-negara kecil seperti Malaysia dan Singapura akibat sikap politik para pemimpin terdahulu yang terpolarisasi gaya Orde Baru. Mumpung ada Presiden dari rakyat yang berani mendobrak, ayo kita dukung Jokowi untuk jadi presiden lagi di Pilpres 2019,” tegas Afandi yang memuji terbosan Jokowi manarik uang orang Indonesia di luar negeri lewat kebijakan tax amnesty, hingga memburu uang koruptor puluhan tahun yang disimpan diperbankan Swiss lewat terobosan penandatanganan MLA (Mutual Legal Assistance) antara Pemerintahan Presiden Jokowi dan Pemerintah Negara Swiss.

Selama Presiden Jokowi melewati empat tahun memimpin, menurut Fandi, dalam catatan Jarmilak ’18, mampu membuktikan keberanian dan kenekatan mengeluarkan kebijakan-kebijakan melawar arus dengan menggeser arah kekuatan-kekuatan besar pola lama baik di dalam negeri maupun kekuatan global.

“Seandainya kurun lima tahun berjalan ini presidennya bukan Jokowi, kami tidak yakin tambang emas Freeport yang sudah berpuluh-puluh tahun dikuras perusahaan Ameriksa dan diduga jadi bancaan korupsi elit lama ala ‘Papa Minta Saham’, bisa kembali ke Indonesia,” kata Afandi.

Baca Juga:  Gebyar 300 Platform siap ramaikan Harbolnas 2019, target transaksi Rp 7,8 Triliun

“Begitu pula beberapa tambang minyak seperti Blok Mahakam yang 50 tahun dikuasai Perancis pun mungkin tidak akan bisa kembali ke Pertamina,” kata Afandi.

Bahkan, lanjutnya, karena Jokowi sebagai presiden tidak punya beban apa-apa, lantaran bukan dari pengusaha besar, sehingga berani mengobraki-abrik perusahaan minyak Petral di Singapura yang jadi “ATM” kekuatan elit lama.

“Sekali lagi, kalau bukan Jokowi, kekayaan Indonesia akan semakin menipis, tapi tidak jadi apa-apa. Faktanya, Jokowi bisa membuat pembangunan infratruktur besar-besaran. Caranya apa lewat hutang dan sebagainya, itu hanya kebijakan politik. Paling penting, uang hasil kekayaan Indonesia yang beredar di luar negeri bisa kembali untuk pembangunan Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” kata Afandi, kritis.

Desa-desa seluruh Indonesia, lanjut Afandi, juga merasakan terobosan pembangunan ala Jokowi. Dana desa Rp 1 miliar yang diperuntukkan membangun infratruktur jalan dan jebatan desa, sehingga perekonomian di desa-desa berpeluang mengeliat.

“Pemanfaatkan dana APBN konkret seperti ini, juga muda didekteksi jika terjadi korupsi. Beda dengan penggunaan dana desa sebelumnya, selain tidak berdampak signifikan, peluang korupsi sulit dikontrol,” kata Afandi, yang mengaku akan terus berjuang dengan tulus ikhlas agar arah Indonesia tidak kembali dengan pola-pola lama.

Penilaian Ketua Umum Lintasan’66 Tenddy Syamsuri lebih menohok. Dia mencermati pandangan elit lama era Orde baru seperti politisi Fuad Bawazier dan Kwik Gian Gie, misalnya, terhadap kebijakan Jokowi seolah bernuansa deskriminatif dan intoleran, yang pada dasarnya tak ubahnya “post power syndrome” atau rasa ketakutan semakin tersisih.

“Mungkin saja mereka nilai Presiden Jokowi itu bukan aristokrat, bukan bangsawan, bukan konglomerat, bukan mantan jendral, sehingga dinilai selalu negatif,” kata Ketum Lintasan ’66 (Lembaga Informasi dan Komunikasi Pembangunan Solidaritas Angkatan 1966), mencermati kedua elit politik yang juga pengusaha era Orde Baru itu dalam diskusi ekonomi ditayangkan langsung TVOne, 13 Februari 2019.

Baca Juga:  Gelar Gerakan Pemulihan DAS, KLHK dan CCCD tanam 3.000 pohon di Malang

Syamsuri menyayangkan Kwik Kian Gie yang pernah menjabat Menko Ekonomi dan Ketua Bapennas era pemerintahan awal reformasi mengganggap pejabat di Bapppenas dan BPKP era pemerintahan Jokowi itu bodoh dan dungu seperti idiom yang sering dilontarkan Rocky Gerung.

“Bagi publik kalimat itu justisifikasi pembenaran sendiri. Seperti hanya pribadinya yang bisa menyelesaikan masih kurangnya pembangunan bangsa dan Negara ini,” kata Teddy.

Semestinya, menurut Teddy, sikap Kwik Kian Gie yang sempat diisukan jadi tim ekonomi Prabowo-Sandi harus obyektif dalam kapasitas sebagai intentelektual.

“Presiden Jokowi baru lewat empat tahun, bisa menghasilkan pembangunan yang bisa dirasakan oleh rakyat banyak. Para intelektual perlu merespon ada preside nasal orang biasa-biasa saja mampu dengan tekadnya yang bersih, merakyat dan kerja nyata, menghasilkan capaian pembangunan yang kita rasakan manfaatnya,” tegas dia.

Sebaliknya, para elit lama tidak bersikap “nyinyir” dan ketakutan karena akan semakin tersisihkan lantaran cara-cara lamanya yang membangun Indonesia dengan lamban, akan ditinggalkan sikap politik Jokowi yang berani.

Teddy menilai elit-elit yang ditinggalkan Jokowi selalu mencari cela untuk melemahkan Jokowi. Misalnya, soal semangat Jokowi untuk mengembalikan Indonesia sebagai Negara maritim, justru dibenturkan dengan pembangunan infrastruktur didominasi di darat.

“Mindset bangsa Indonesia masih berorientasi daratan ketimbang lautan, masih warisan devide et Impera kolonial Belanda. Perubahan bangsa ini juga masih harus direvolusimentalkan, supaya tidak memunggungi laut, selat dan teluk,” tegas Syamsuri, yang getol menyadarkan masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan mendukung Jokowi jadi presiden lagi agar pembangunan infrastruktur bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, juga diakui, banyak capaian pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan-pelabuhan di seluruh tanah air terkait mengeliatkan perekonomian dengan memudahkan transportasi menghubungkan dari pulau satu dengan pulau lainnya. Termasuk, terobosan Jokowi yang sangat bersejarah, yaitu menyeragamkan harga BBM dari Sabang sampai Merauke karena pengangkutan BBM tidak lagi terkendala pelabuhan. @licom_09

Baca Juga:  KH Said Aqil dan Try Soetrisno ingatkan tantangan besar Indonesia kesenjangan ekonomi