Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Menyesatkan, isu benturkan latar belakang kepemimpinan Prabowo yang militer lebih tegas dibanding Jokowi dari sipil
HEADLINE

Menyesatkan, isu benturkan latar belakang kepemimpinan Prabowo yang militer lebih tegas dibanding Jokowi dari sipil 

LENSAINDONESIA.COM: Pemilu 2019 untuk memilih Presiden 2020-2024 pada 17 April mendatang, tinggal dua bulan lagi. Isu pro kontra membenturkan calon pemimpin dari figur sipil dan figur militer turut mewarnai suhu politik Pemilihan Presiden (Pilpres). Bahkan, di kalangan masyarakat isu ini juga terus meruyak dan dianggap menyesatkan.

Calon Presiden (Capres) petahana Nomer Urut 01 Joko Widodo dikenal figur dari masyarakat sipil yang berlatar belakang pengusaha profesional dan politikus. Lawan politiknya, Capres No urut 02 Prabowo Subianto merupakan mantan jenderal bintang tiga yang pernah menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) dan memimpin pasukan elit Kopassus.

Belakangan, marak berhembus pandangan bahwa presiden dari kalangan militer seperti Prabowo lebih tegas dan lebih berwibawa dibanding Jokowi yang dari kalangan sipil untuk dalam memimpin Indonesia kembali. Sebaliknya, pihak yang kontra pun merespon bahwa Indonesia jika dikendalikan Prabowo Subianto yang punya track record sarat di medan tempur, dikhwatirkan kinerja pemerintahannya berpotensi cenderung otoriter dan anti demokrasi.

Peneliti dari Seven Stategic Studies (7SS) Girindra Sandino menyayangkan, jika pemikiran masyarakat di era demokrasi modern ini masih terbelenggu dikotomi pemimpin Indonesia dari sipil dan militer. Karena dalam era cyber dan demokrasi modern membandingkan kedua latar belakang pemimpin seperti itu sudah tidak relevan lagi.

Peneliti ini mencermati perkembangan berdemokrasi maupun perjalanan pemerintahan di Indonesia, justru membuat dirinya lebih sependapat bahwa penegakan supremasi sipil harus tetap dikembangkan, dan jangan sampai malah mundur.

Pasalnya, jika isu itu dibiarkan berkembang menjelang Pilpres 2019 pada 17 April mendatang, tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan mengungkit-ungkit kembali pengalaman era Indonesia dipimpin figur militer seperti Soeharto yang melahirkan konstitusi hingga kepemimpinannya berlangsung 32 tahun.

Baca Juga:  Ciptakan pemilu bersih, Akbar Tanjung: Sistem kepemiluan perlu dibenahi

“Apakah SBY (menjabat presiden dua periode) waktu itu tegas?,” ungkap Girindra Sadino, menyontohkan dalam uraian tertulis kepada LensaIndonesia.com, Rabu (20/2/2019).

Girindra memaparkan pengalaman Indonesia dipimpin SBY yang punya latar belakang militer justru menunjukkan karakter kepemimpinan yang lebih lemah dibanding presiden Indonesia dari kalangan sipil sebelumnya.

“SBY lebih lemah dari sipil, ragu. Soekarno seorang sipil yang kuat dan memiliki pandangan strategi militer yang mumpuni, juga lengser karena militer,” papar Girindra mencermati potensi kecenderungan politik bias.

Peneliti 7SS ini mengakui, masyarakat Indonesia masih perlu terus dikembangkan pola berpikir yang obyektif dalam berdemokrasi, sehingga tidak terbelenggu kecenderungan mengagung-agungkan figur berlatar belakang militer maupun supremasi sipil.

Alumni Fakultas Ilmu Politik Universita Indonesia ini seolah berharap semua pihak yang berkompeten agar mengajak masyakarat untuk tidak menafikan kehidupan berdemokrasi di negara-negara maju yang lebih dulu berhasil melakukan konsolidasi antara kekuatan militer dan supremasi sipil. Bukan sebaliknya, melakukan pembiaran pola berpikir kolot.

“Harus ada hubungan kuat sipil-militer yang tersusun sistematik dan terkonsolidasi,” kata Girindra. Ia menyontohkan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman – pasca Hitler, Prancis, dan Spanyol – pasca Franco, yang gelombang demokratisasinya berjalan mulus.
Figur pemimpin atau presiden baik dari sipil maupun militer, yang lebih utama harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kaya inisiatif, inovasi, memiliki kapasitas, kompetensi, intelektualitas, rasionalitas, otentitas, charisma, pengalaman, dan berwawasan.

“Totalitas, solidarity maker, memiliki modal sosial, memiliki skala prioritas dan yang terpenting memilikikeberpihakan kepada rakyat. Tidak penting membedakan presiden yang sipil maupun militer jika tidak memiliki apa yang dipaparkan di atas,” tandas Girindra.

Begitu pula pemimpin sipil, menurut Girindra, harus jeli melihat dan mengatur strategi hubungan sipil militer. Jika tidak, bisa seperti Sukarno dikudeta Soeharto, atau Gus Dur yang sangat frontal terhadap militer. “Pemimpin dari kalangan militer pun sama jika tidak bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan politik sebagai penopang jalannya pemerintahan,” lanjut Girindra.

Baca Juga:  Princess Cruises tawarkan wisata lihat gerhana matahari di Selat Malaka

Presiden dari militer yang dianggap tegas dan disiplin, namun disebut banyak pihak, berpotensi otoriter, menurut Girindra, lebih disebabkan karena kalangan militer memiliki latar belakang penguasaan memegang senjata dan dilatih untuk perang.

“Dalam era demokrasi modern, dikotomi Sipil-Militer sudah tidak lagi (laku) menjadi sebuah perhitungan politik yang serius,” imbuh
Girindra juga merujukkan pada pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia zaman kolonial, Ki Hajar Dewantara. Disebutkan, prinsip kepemimpinan adalah Ing ngarso sung tulodho, Ing Madyo mangun karso, Tut wuri handayani.

Artinya, di saat berada di depan, pemimpin harus tampil sebagai teladan, ketika posisinya di tengah membangun prakarsa, dan di saat berada di belakang mau konsekuen memberi dukungan. “Pemimpin baik sipil maupun militer tidak boleh pasif, tidak kreatif-inovatif,” katanya. @licom_09

Foto:
Capres Nomer urut 01 Jokowi dan Capres Nomor urut 02 Prabowo mengenakan kostum sama-sama eksotik Nusantara bak dua tokoh lakon sandiriwara. @dok,bintang