Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menemukan sejumlah ‘permasalahan’ persiapan dan logistik Pemilu 2019 yang tengah dikerjakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KIPP mencatat, ada sejumlah poin yang perlu diperhatikan oleh KPU, diantaranya, adanya segel perlengkapan pemungutan suara berkualitas buruk, kotak suara yang pemasangnnya menggunakan klem plastik, gudang penyimpanan logistik kurang memadai hingga akses informasi yang kurang terbuka.

Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Kaka Suminta menyampikan, pihaknya selama ini melakukan pemantauan terhadap pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2019.

“Dari pemenatauan itu kami mendapati beberapa catatan, diantaranya adanya segel perlengkapan pemungutan suara yang buruk kualitasnya berupa bentuk seperti lipatan bahkan terkesan mudah robek, ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta beberapa daerah lainnya,” kata Kaka dalam keterangan pers yang diterima lensaindonesia.com, Jumat (22/02/2019).

Kemudian, lanjut dia, kotak suara yang pemasangnnya menggunakan klem plastik. “Kami melihat adanya kelemahan jumlah klem yang kurang banyak dari segi jumlah, selain untuk mengantisipasi gangguan terhadap kotak suara juga untuk memperkuat kotak suara tersebut,” tandasnya.

“Disamping itu, terkait gudang penyimpanan logistik dinilai rawan bencana dan rawan tergenang atau kena air di masa musim hujan saat ini, sebagaimana yang terjadi di KPU, Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu. Kami sebagai pemantau merasa kesulitan untuk mengakses informasi tentang perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik permilu, khususnya yang terkait pencetakan suart suara dan material cetak lainnya. Dengan pelaksanaan pemilu serentak seyogyanya KPU bisa menggandeng masyarakat sipil dan pemantau pemilu sebagai mitra sinergis,” terangnya.

Sebagai penyelenggara Pemlu, KPU diminta berkerja sesuai dengan pasal 340 dan pasal 341 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sebagaimana bunyi pasal 340 dan pasal 341 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan bahwa KPU bertanggungjawab dalam merencanakan, menetapkan standar kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, yang terdiri dari kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, alat coblos dan tempat pemungutan suara atau logistik pemilu,” ujar Kaka.

Dengan banyaknya temuan ‘permasalahan itu, KIPP menilai KPU perlu membuka akses informasi terkait perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu dengan melibatkan pemantau dan masyarakat sipil, diantaranya terkait akses terhadap informasi pengadaan dan distribusi suarat suara dan bahan cetakan lainnya untuk logistik pemilu, Memberi ruang informasi dan membangun komunikasi dan sisnergi dengan masyarakat sipil dan pemantau pemilu terkait logistik pemilu, agar dapat saling membangun sinergi untuk kesuskesan pemilu secara keseluruhan.

“KPU perlu memperhatikan soal ketersediaan dan keamanan logistik seperti yang kami sampaikan terkait klem kotak suara yang cukup mengkhawatirkan tersebut,” pungkas Kaka.

Sampai saat ini KPU masih dan sedang memenuhi kebutuhan perlengkapan pemungutan suara tersebut, telah dan akan didistribusikan ke daerah-daerah sesuai dengan perencanaan pengadaan kebutuhan setiap daerah.@LI-13