Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Wali Kota Pasuruan non-aktif, Setiyono menjalani sidang perdana kasus suap proyek-proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa KPK.

Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh jaksa KPK Kiki Ahmad Yani dan Ferdian Adi Nugroho, Wali Kota Pasuruan Setiyono

dan dua terdakwa lainya, yaitu Dwi Fitri Nur Cahyo, staf ahli Bidang Hukum Kepala Dinas PUPR Pemkot Pasuruan dan Wahyu Tri Haryanto, Pegawai honorer didakwa melanggar pasal 11 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atas surat dakwaan tersebut, ketiga terdakwa melalui masing-masing penasehat hukumnya bersepakat tidak mengajukan eksepsi.

Majelis hakim pun memerintahkan Jaksa KPK untuk menghadirkan para saksi ke persidangan selanjutnya.

“Sidang ditunda dengan agenda mendengarkan keterangan saksi saksi,”ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan menutup sidangan di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jl Juanda Sidoarjo, itu, Senin (25/02/2019).

Kasus suap ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Kamis 4 oktober 2018 lalu.

Saat itu KPK terlebih dahulu menangkap keponakan Wali Kota Pasuruan yakni Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik saat akan menyerahkan uang suap dari terdakwa Direktur CV Mahadir, Muhamad Bagir (berkas terpisah) kepada Wali Kota Setiyono.

Setelah dilakukan pengembangan, KPK akhirnya menetapkan beberapa tersangka lain. Mereka diantaranya, Wali Kota Pasuruan, Setiyono, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Pemerintahan Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nurcahyo, tenaga honorer di Kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan tahun anggaran 2018, salah satunya belanja gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Proyek di Pemkot Pasuruan diatur oleh Wali Kota melalui tiga orang dekatnya yang disebut trio kwek kwek, dan ada kesepakaan fee rata-rata antara 5 sampai 7 persen untuk proyek bangunan dan pengairan.

Sedangkan dari proyek PLUT-KUMKM, Wali Kota Setiyono mendapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai HPS yakni sebesar Rp 2.297.464.000 ditambah 1 persen untuk Pokja. Pemberian dilakukan secara bertahap.

Pemberian pertama terjadi pada tanggal 24 Agustus 2018, Muhamad Baqir menstransfer kepada Wahyu Tri Hardianto sebesar Rp 20 juta atau 1 persen untuk Pokja sebagai tanda jadi.

Kemudian pada 4 September 2018 CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2.210.266.000.

Kemudian 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhamad Baqir sertor tunai kepada wali kota melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp115 juta.

Sisa komitmen fee lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama cair.@rief