LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tidak ada lagi kepala daerah di Jawa Timur yang menjadi tersangka korupsi.

Hal itu diampaikan pimpinan KPK Alexander Marwato kepada 38 bupati/walikota se-Jatim dan seluruh OPD Pemprov Jatim yang hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jawa Timur bersama KPK di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (28/02/2019).

Alex mengungkapkan bahwa sebenarnya sejumlah daerah di Jawa Timur memiliki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di atas rata-rata nasional. Daerah-daerah itu adalah Pemkab Lamongan dengan 93 persen, Pemkot Surabaya sebesar 93 persen, Pemprov Jatim 85 persen, Pemkab Situbondo 83 persen, Pemkot Batu 83 persen, Pemkab Banyuwangi 81 persen, Pembak Malang 80 persen, Pemkab Kediri 79 persen, Pemkab Sampang 77 persen dan Pemkab Blitar 77 persen.

Alex mengingatkan banyaknya tindakan yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah bermula dari perencanaan anggaran.

Alex menilai Jawa Timur termasuk yang kepala daerahnya rawan tersandung kasus korupsi. Terbukti, dalam masa pemerintahan Gubernur, Soekarwo saja, ada 13 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Itu data akhir tahun 2018. Sekitar 80 persen terjadi pada pengadaan barang dan jasa,” ujarnya ditemui usai acara di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/02/2019).

Ia menjelaskan adanya praktik itu semua berawal dari perencanaan proyek yang telah dipesan. “Itu usulan bukan dari usulan masyarakat tapi usulan pengusaha. Jadi mengusulkan ini loh jadi kalau ada kegiatan diusulkan anggarannya ke DPR,” papar Alex.

Dilanjutkan, setelah perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, biasanya proses lelang tersebut juga disimpangkan.

“Kalau proses lelangnya nggak benar, yakinlah harganya juga pasti nggak bener, terjadi mark up. Biasanya kalau kita lelangnya nggak bener nanti pasti dari kepala daerahnya pasti minta fee,” imbuh dia.

Meski begitu, Alex mengapresiasi beberapa pemerintah daerah (Pemda) di Jatim yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional atas transparansi. Ada 10 Pemda yang mendapat predikat itu, yakni Kabupatn Lamongan, Kota Surabaya, Pemprov Jatim, Kab Situbondo, Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi, Malang, Kediri, Kabupaten Sampang dan Blitar.

Sementara, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya bersama dengan seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Jatim serta seluruh elemen penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk bersama-sama memberantas korupsi secara terintegrasi.

Khofifah mengapresiasi Tim Korsup Pencegahan Korupsi KPK RI yang telah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jatim setiap triwulannya pada tahun 2018.

Menurutnya, aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini sistem pelaporannya melalui aplikasi MCP Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) terdiri dari delapan sektor, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.

“Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi,” katanya.

Dari pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 di Provinsi Jatim yang telah diverifikasi oleh KPK per tanggal 15 Januari 2019, dari 39 pemerintah daerah di Jatim yang terdiri atas satu pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota, secara rata-rata mendapat nilai 66 persen atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yaitu sebesar 58 persen. Nilai tertinggi pemerintah daerah di Jatim adalah sebesar 93 persen dan nilai terendah sebesar 39 persen.

Rincian pencapaian setiap sektor secara rata-rata tersebut terdiri dari pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 71 persen, barang dan jasa sebesar 61 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebesar 77 persen, dan kapabilitas APIP sebesar 64 persen. Juga manajemen ASN sebesar 65 persen, dana desa sebesar 71 persen, dan manajemen aset sebesar 80 persen.

“Sementara itu optimalisasi pendapatan daerah masih berada di angka terendah yakni 47 persen, jadi kami harapkan ada asistensi lebih detail dari tim korsupgah sehingga dari sisi pendapatan bisa lebih dioptimalkan ke depannya,” tukas gubernur yang baru menjabat per 13 Februari 2019 ini.@sarifa