Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Bambang Haryo: Jokowi seakan jadikan masyarakat tumbal untuk menjaga hutan
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono. FOTO: sarifa-LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

Bambang Haryo: Jokowi seakan jadikan masyarakat tumbal untuk menjaga hutan 

LENSAINDONESIA.COM: Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengkritik keras kebijakan Pemerintahan Jokowi di sektor kehutanan.

Menurutnya dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 seharusnya pemerintah wajib merawat dan memperbaiki hutan yang kondisinya rusak, tetapi pemerintah malah menjadikan masyarakat untuk melakukan tugas pemerintah untuk merawat dan memperbaiki hutan dengan program kehutanan sosial untuk 7 juta orang boleh masuk hutan dan menempati 14 juta hektar untuk masa konsesi 30 tahun.

Ini adalah penipuan anggaran kehutanan yang ditujukan pada rakyat yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah dimana anggaran dari kehutanan telah dinaikkan dari Rp 3,5 triliun pada 2012 menjadi Rp 7,8 triliun di 2019.

“Pemerintah Jokowi seakan-akan mau menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk menjaga hutan. Padahal itu adalah kewajiban negara, sekarang ini ada 7 juta orang, untuk 14 juta hektar dimasa 30 tahun diberikan melalui kehutanan sosial,” ujar Bambang, Jumat (15/02/2019).

Disamping itu, orang yang merawat hutan ini yang jumlahnya 7 juta orang, selain merawat juga diminta untuk bercocok tanam di dalam hutan.

“Lah kalau bercocok tanam disitu, maka tidak akan jadi hutan lagi, jadi persawahan di situ. Semua itu adalah kesalahan kebijakan,” tuding wakil rakyat dari Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) ini.

Pihaknya menegaskan hutan sebagai sumber air dan ekosistem kehidupan flora dan fauna harusnya dilindungi dan sterilkan dari manusia.

Bambang Haryo juga menyentil Presiden Jokowi yang sebagai alumni kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) tidak punya jiwa memproteksi hutan.

“Buat apa sekolah kehutanan, tapi tidak paham dan peduli terhadap masalah kehutanan bagaimana hutan harus diprotek, dirawat dan diperbaiki yang rusak. Sangat kebangetan sikap presiden,” cetusnya.

Baca Juga:  Ini maksud KPK jelaskan serahkan 'mandat' kepada presiden

Lebih lanjut, masih kata Bambang, di Swedia menurut data yang diperoleh 80 persen wilayah negara adalah hutan. Walaupun presidennya bukan lulusan kehutanan tetapi bisa cerdas dan protek terhadap penanganan hutan-nya daripada Presiden jokowi yang katanya asli belajar di kehutanan.

“Memang presiden harus cerdas dan komit terhadap keahliannya bukan hanya pencitraan yang tidak bermanfaat,” tukas pria yang bos PT Dharma Lautan Utama ini.@sarifa