Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
RPJMD era Khofifah-Emil fokus turunkan kemiskinan di pedesaan
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan dewan sepakat menandatangani Nota Kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim tahun 2019-2024. FOTO: humasprovjatim
HEADLINE PROOTONOMI

RPJMD era Khofifah-Emil fokus turunkan kemiskinan di pedesaan 

LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomitmen menurunkan angka kemiskinan terutama di pedesaan, serta fokus menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menindaklanjuti hal itu Gubernur Khofifah bersama pimpinan dewan sepakat menandatangani Nota Kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim tahun 2019-2024.

Khofifah mengatakan tingkat kemiskinan Jatim saat ini tercatat sebesar 10,85 persen, dimana kemiskinan di pedesaan sebesar 15,2 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,9 persen.

Dirinya berharap, di tahun 2024 kemiskinan di pedesaan bisa turun menjadi 11,2 persen. Apalagi lima tahun terakhir ini kemiskinan di pedesaan stuck, hanya turun 0,7 persen tidak sampai 1 persen, walaupun kemiskinan perkotaan turun signifikan.

“Jadi kami ingin ada penurunan kemiskinan di pedesaan. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal ini termasuk berkoordinasi dengan OPD,” ungkap gubernur usai Sidang Paripurna dan pandatangani Nota Kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim tahun 2019-2024di DPRD Provinsi Jatim, Kamis (14/03/2019).

Selain menurunkan angka kemiskinan, Khofifah juga memiliki komitmen kuat untuk mendongkrak IPM Jatim. Berdasarkan data BPS tahun 2017, IPM Jatim masuk ranking 15. Angka ini termasuk terendah di Pulau Jawa.

Untuk itu, langkah yang akan dilakukan adalah memperbaiki kualitas SDM dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, dimana saat ini mencapai 7,34. Artinya masih banyak anak drop out saat SMP/MTs kelas dua semester satu. Ia berharap di tahun 2024 menjadi 9,3 atau SMA/MA kelas satu.

“Saya mohon ketika kita berbicara peningkatan SDM dan daya saing tidak mungkin kita tidak mendongkrak IPM. Untuk itu kami akan koordinasi dengan kab/kota agar kejar paket A, B dan C dikejar sehingga percepatan bisa dilakukan signifikan,” tegas dia.

Baca Juga:  Advokat se-Jatim bersatu, sosialisasikan sistem peradilan berbasis digital

Lebih lanjut, gubernur perempuan pertama Jatim ini menyatakan langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jatim agar terus berada di atas rata-rata nasional. Selain itu agar Jatim tetap menjadi daya tarik bagi investor.

“Kita akan maksimalkan seluruh energi untuk menurunkan kemiskinan terutama di desa, mempersempit kesenjangan baik di perkotaan dan pedesaan, serta menaikkan IPM Jatim di atas rata-rata nasional seperti halnya pertumbuhan ekonomi saat ini,” katanya.

Dalam pembahasan RPJMD ini, juga dilakukan pembentukan panitia khusus (Pansus) RPJMD. Setelah proses dari Kemendagri bisa langsung dilakukan penyusunan dan penetapan Raperda. Ini semua dilakukan paling lama enam bulan setelah gubernur dan wagub dilantik.

Dalam pansus tersebut pimpinan Pansus dipegang oleh Achmad Hadinudin dari Fraksi Partai Gerindra dengan Wakil Ketua Sahat Tua Simanjuntak dari Fraksi Partai Golkar dan Renville Antonio dari Fraksi Partai Demokrat. Total keseluruhan anggota Pansus RPJMD sebanyak 20 anggota DPRD Jatim.@sarifa

CAPTION: 
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan dewan sepakat menandatangani Nota Kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim tahun 2019-2024. FOTO: humasprovjatim