Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Romahurmuziy dan dua Kepala Kantor Kemenag ditahan
Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat dibawa ke tahanan. FOTO: kompas
HEADLINE UTAMA

Romahurmuziy dan dua Kepala Kantor Kemenag ditahan 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Selain Romi, dua tersangka pemberi suap yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin juga ditahan. Mereka ditahan di lokasi terpisah.

“RMY (Romahurmuziy) ditahan di Rutan cabang KPK, di belakang gedung KPK Merah Putih, MFQ (Muhammad Muafaq Wirahadi ) ditahan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan, HRS (Haris Hasanuddin) ditahan di Rutan cabang KPK di kantor KPK lama,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/03/2019).

Febri menyampaikan, tiga tersangka tersebut ditahan selama 20 hari pertama untuk keperluan penyidikan.

Diketahui, tiga tersanga tersebut sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Hotel Bumi Surabaya pada Jumat pagi 15 Maret 2019 kemarin.

Romi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag untuk Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin.

Praktik suap jual beli jabatan ini bermula dari pengumuman proses seleksi secara terbuka melalui sistem layanan lelang jabatan calon pejabat tinggi pada akhir 2018 lalu.

Dalam pengumuman itu, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Selama proses seleksi itu berlangsung, terdapat beberapa nama pendaftar untuk mengikuti seleksi jabatan tersebut, termasuk kedua penyuap. Muafaq Wirahadi mendaftar sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik sedangkan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Baca Juga:  Re-branding, UTS tingkatkan kualitas pendidikan

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romi. Keduanya meminta Romi mengurus proses seleksi jabatan di Kemenag tersebut. Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara ketiga tersangka tersebut.

Usai melakukan komunikasi, pada 6 Februari 2019, Haris Hasanuddin kemudian mendatangi kediaman Romi untuk menyerahkan uang sebanyak Rp250 juta, sesuai komitmen sebelumnya. Uang ini diduga pemberian pertama.

Selanjutnya, sekitar pertengahan Februari 2019, Haris Hasanuddin justru tidak masuk dalam 3 daftar nama yang bakal diusulkan ke Kemenag. Alasannya, Haris Hasanuddin pernah mendapat hukuman disiplin.

Namun, Haris Hasanuddin tetap diloloskan dalam proses seleksi jabatan tersebur. Diduga, ada pihak-pihak tertentu yang meloloskan Haris Hasanuddin, salah satunya Romi termasuk pejabat Kemenag Pusat.

Usai dilantik, pada 12 Maret 2019, Muafaq Wirahadi kemudian meminta Haris Hasanuddin untuk mempertemukannya dengan Romi. Pertemuan itu akhirnya berlangsung pada 15 Maret dan dihadiri oleh Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin dan calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab.

Pertemuan itu dalam rangka penyerahan uang sebesar Rp50 juta terkait kepentinggan seleksi jabatan Muafaq Wirahadi. Total uang yang diamankan saat penangkapan senilai Rp156.758.000. Uang itu diamankan tim KPK dari pihak-pihak yang diamankan dari beberapa lokasi.

Atas perbuatannya, Romi selaku penerima suap disangkakan melanggarpasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.@LI-13

Baca Juga:  Proyek Ancol tertunda, Crown Group lebih pilih kembangkan properti Australia lagi

CAPTION: Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat dibawa ke tahanan. FOTO: kompas