Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
KPK temukan uang ratusan juta dan dollar AS di ruang kerja Menteri Agama
Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin. FOTO: Istimewa
HEADLINE DEMOKRASI

KPK temukan uang ratusan juta dan dollar AS di ruang kerja Menteri Agama 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan dollar Amerika Serikat dari ruang kerja Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

Diduga uang tersebut berkaitan dengan dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, selain uang, KPK juga menyita sejumlah dokumen. “Kami sita dari ruangan Menteri Agama sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dollar dengan nilai seratusan juta rupiah. Diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan kepada salah satu tersangka HRS (Haris Hasanuddin) yang kemudian dipilih sebagai kepala Kanwil (Kantor Wilayah Kementerian Agama) di Jawa Timur,” ungkapnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/03/2019).

Sementara itu, dalam penggeledahan di rumah Romi, Bendahara PPP, dan Administrasi PPP, penyidik menyita dokumen kepengurusan partai. “Di Kantor DPP PPP diamankan dokumen-dokumen terkait dengan posisi RMY (Romi) di PPP,” katanya.

Sebelumnya KPK menyegel dan menggeledah sejumlah ruang kerja di Kemenag RI termasuk ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Hingga kini, penggeledahan masih berlangsung. Lembaga antirasuah bakal terus mencari bukti adanya cawe-cawe jabatan di Kemenag, khususnya bukti keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ); dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS).

Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag untuk kedua orang tersebut. Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romi untuk mengurus proses seleksi jabatan di Kemenag.

Baca Juga:  Kongres IKA ITS aklamasi pilih Sutopo Kristanto sebagai ketua umum

Atas perbuatannya, Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.@LI-13/mc