Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Rapat Anggota Tahunan (RAT) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur 2019 telah usai dilaksanakan di Hotel Novotel Samator, Surabaya, 20-21 Maret 2019. Dalam RAT kali ini menghasilkan beberapa poin yang akan ditindak lanjuti leh KONI Jatim.

Selain itu, poin utama yang dihasilkan RAT KONI Jatim 2019 ini adalah mengembalikan periodesasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) menjadi dua tahunan. Sebelumnya, kebijakan Poprov yang dilakukan selama dua tahunan diubah oleh Mantan Gubernur Jatim, Soekarwo, menjadi empat tahunan pasca Porprov V Banyuwangi 2015.

“Teman-teman KONI Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dan temen-temen Pengprov Cabor berharap Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) mengembalikan periodesasi Porprov menjadi dua tahun sekali,” paparnya Ketua KONI Jatim, Erlangga Satriagung, saat ditemui usai acara.

Tidak hanya itu, Erlangga menjelaskan, jika desakan dari KONI Kabupaten/Kota dan pengurus provinsi (Pengprov) cabang olahraga itu karena masalah waktu yang terlalu panjang untuk mengasah atlet, yang mana dari hasil Porprov ini akan menjadi acuan masuk dalam skuad Puslatda Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Alasannya, kalau 4 tahun sekali terja disorientasi pembibitan, karena umurnya tidak terburu. Kalau 2 tahunan bisa dua kali ikut karena pembinaannya butuh waktu lama, sehingga ada sarana untuk mengasah kemampuan atlet muda. Nah kalau empat tahun sekali, satu kali saja mungkin bisa gak ikut karena umurnnya gak nututi,” terang Erlangga.

“Kemudian, kalau empat tahun sekali kita bisa kalah pembinaan dengan provinsi lain. Maka, saya rasa dua tahun sekali itu jenjangnya akan sangat bagus untuk PON,” imbuhnya.

Tak hanya terkait pembinaan olahraga saja. Erlangga mengatakan ada banyak keuntungan jika Porprov dilakukan setiap dua tahun sekali. Yakni akan memicu kegiatan ekonomi di daerah penyelenggara, serta sebagai sarana untuk mempromosikan keunggulan daerah seperti pariwisata.

Karena itu, ia dan tim dari KONI Jatim sangat serius untuk melakukan pembicaraan dengan Gubernur Jatim dan instansi terkait untuk kembali mengkaji ulang kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya.@fredy