Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Dua mafia tanah Gunung Anyar dituntut 1,5 tahun penjara
Dua terdakwa penyerobotan tanah kavling seluas 1,5 hektar di Gunung Anyar, Surabaya H. Mohammad Ichsan dan Nurkhasan saat menjalani persiangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (25/03/2019). FOTO: rofik-LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

Dua mafia tanah Gunung Anyar dituntut 1,5 tahun penjara 

LENSAINDONESIA.COM: Dua terdakwa penyerobotan tanah kavling seluas 1,5 hektar di Gunung Anyar, Surabaya H. Mohammad Ichsan dan Nurkhasan dituntut 1 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya Damang Anubowo menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah telah melakukan penyerobotan tanah kavling yang bukan miliknya.

“Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdalwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagai mana yang diatur dalam pasal 263 KHUP,” kata JPU Damang Anubowo membacakan tuntutannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (25/03/2019).

Adapun yang memberatkan, para terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah yang bukan miliknya, dan sering berbelit memberikan keterangan dalam sidang. “Menuntut teredakwa masing-masing pidana selama satu tahun enam bulan penjara (1,5 tahun) penjara, dan tetap ditahan,” kata Damang.

Ditemui usai sidang, Tanto Wibisono selaku koordinator dari korban penyerobotan menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada hukum. “Kami tunduk terhadap hukum, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut umum dan ketua Majelis Hakim, bisa memutuskan secara Objektive dalam permasalahan ini,” ungkapnya.

“Yang terpinting bagi kami adalah fakta-fakta yang sudah kami ungkap dalam sidang, dimana kami adalah Pemilk tanah Kavling yang sah sesuai dengan riwayat tanah, mulai dari buku kelurahan hingga pada kenaikan status menjadi SHM,” papar Tanto lebih lanjut.

Atas terbuktinya kedua terdakwa bersalah, para korban yang tanahnya diserobot oleh terdakwa, berharap dari hasil persidangan nanti, majelis Hakim dapat meminta Petok D yang dipinjam terdakwa H Ichsan dari kelurahan untuk dikembalikan ke pihak kelurahan.

“Kami berharap, Majelis Hakim memerintahkan surat Petok D yang dipinjam terdakwa H Ichsan dari kelurahan, dan dikembalikan kepihak Kelurahan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kedua terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah kavling Restabun Karya seluas 15.460 M2 yang terbagi menjadi 80 Kavling, di Kelurahan Gunung Anyar, Surabaya.

Baca Juga:  DPRD Jatim bentuk tim penyusun Tatib

Kasus tersebut berawal ketika pada 1989 Adhy Suharmadji membeli tanah seluas 15.460 m2 di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Persil 3 Kelas Desa 2 No 1159 dari tersangka Nurkhasan seharga Rp 27 juta. Transaksi jual beli tanah tersebut melalui perantara H Ichsan dan H Marjuki. Setelah pelunasan, Adhy Suharmadji berniat menjual lagi tanah tersebut dalam bentuk kaplingan. Ketika itu, tanah seluas 15.460 m2 dibagi menjadi 80 kapling.

“Sebagai badan usaha untuk menjual tanah kapling, Adhy Suharmadji mengajak korban dan kedua terdakwa HM Ichsan dan H Marjuki untuk mendirikan PT Restabun Karya. Di dalam badan usaha tersebut nama Ichsan dan Marjuki dicantumkan tanpa penyertaan modal,” terang Tanto Wibisono.

Guna memudahkan pengurusan tanah para pembeli kaplingan, surat tanah Petok D dititipkan ke Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Beberapa waktu kemudian, tanpa sepengetahuan Adhy Suharmadji, terdakwa Ichsan mengambil Petok D di kelurahan dengan alasan untuk pengurusan pelebaran sungai yang ada di sekitar tanah tersebut.

Mengetahui hal tersebut, Adhy Suharmadji mendatangi kelurahan. Namun pihak kelurahan hanya memberi penjelasan kalau peminjaman Petok D tidak akan menjadi masalah. Alasannya, karena seluruh tanah kapling sudah terjual. “Tanpa sedikitpun curiga, Adhy Suharmadji pun mempercayainya.

Namun sekitar tahun 2016 tiba-tiba Ichsan memagari dan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya. H Ichsan bersama Nurkasan sudah melakukan ikatan jualbeli bawa tangan dengan dilegalisasi notaris, Ketika itu Ichsan juga mencabuti patok tanah para pemilik kapling. “Tindakan ini membuat pemilik kapling menuntut pertanggungjawaban pada Adhy Suharmadji sebagai penjual,” papar Tanto Wibisono.@rofik