Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
MPR RI minta pendidikan moral Pancasila diperkuat
Anggota MPR RI Bambang Haryo Soekartono. FOTO: sarifa-LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

MPR RI minta pendidikan moral Pancasila diperkuat 

LENSAINDONESIA.COM: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI minta pemerintah agar memperkuat pendidikan karakter atau pendidikan moral Pancasila.

“Pemerintah harus intensif, perkuat pendidikan karakter, moral Pancasila atau pendididkan 4 Pilar Kebangsaan meliputi Pancasila , UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Anggota MPR RI Bambang Haryo Soekartono, Selasa (26/04/2019).

Bambang yang juga anggota Komisi V DPR RI ini menilai hal itu sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar punya jiwa nasionalisme yang tinggi.

“Kalau ini diajarakan secara baik dan intensif, maka Indonesia akan menjadi negara yang berkarakter. Generasi kita tak mudah dipengaruhi oleh paham yang tidak mengarah kepada rasa nasionalisme negara tercinta kita ini,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan agenda Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan hanya dilakukan oleh anggota MPR/DPR RI. Seharusnya, kata dia, semua pihak termasuk pemerintah baik pusat dan daerah ikut membantu sosialisasi pilar-pilar kebangsaan agar penyebarannya ke masyarakat merata.

“Semua harus ikut sosialisasi, terutama dengan diberdayakan pemerintah daerah di 34 provinsi dan 540 kabupaten/kota se-Indonesia. Anggarannya ada kok. Anggaran pendidikan sangat besar 20 persen dr APBN kita, angkanya mendekati Rp 500 triliun,” tegasnya.

Ditambahakan, Guru Besar Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya Sam Abede Pareno menerangkan Indonesia secara de facto and de jure menggunakan Pancasila sebagai dasar negara.

Artinya, ketetapan tersebut menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

“Bahkan Soekarno saja sudah sejak awal mengatur itu dalam desain Pancasila, ya harusnya diterapkan,” urainya.

Pancasila sebagai sumbernya dari segala sumber hukum harusnya menjadi produk hukum yang dapat diaplikasikan pada masyarakat.

“Dalam penjelasan Hans Kelsen ada semacam piramida segitiga yang paling atas Kaidah Dasar (KD), kemudian Undang-Undang (UU), Dasar UU, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, kesemua itu akhirnya bisa diterapkan oleh warga negara,” katanya.

Baca Juga:  Libas Hong Kong 4-0, Indonesia di puncak klasemen Kualifikasi Piala Asia U-19

Namun yang jadi masalahnya, ungkap Sam, kebanyakan dari publik polis pemerintahan Indonesia, mulai dari lembaga eksekutif dan yudikatif, ternyata tidak secara sungguh-sungguh menerapkan Pancasila sebagai derap nafas kebangsaan saat duduk di parlemen.

“Kalau momen sosialisasi semacam ini, harusnya MPR dan semua pejabat publik menerapkan Pancasila dan UUD 45 secara serius,” tandas Prof Sam Abede Pareno.@sarifa

CAPTION: Anggota MPR RI Bambang Haryo Soekartono. FOTO: sarifa-LICOM